Bupati Natuna Serahkan Laporan Keuangan Daerah Unauditet kepada BPK Kepri

ryu

Bupati Natuna, Wan Siswandi, secara resmi menyerahkan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2023 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini, Kamis (29/2/2024). (Foto: nang)

BATAM (marwahkepri.com) – Bupati Natuna, Wan Siswandi, secara resmi menyerahkan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2023 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini.

Penyerahan ini berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Kepri, Gedung Graha Kepri, Kamis (29/2/2024) dan dihadiri oleh pejabat tinggi daerah termasuk Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, serta kepala daerah se-Kepri.

Acara penyerahan laporan keuangan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah Natuna terhadap kewajiban akuntabilitas dan transparansi mereka kepada BPK RI.

Marlin Agustina, dalam sambutannya, menekankan pentingnya laporan keuangan ini sebagai langkah awal dalam mengamankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dia juga mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu.

Emmy Mutiarini dari BPK Provinsi Kepri menyampaikan penghargaan kepada semua kepala daerah atas dedikasi mereka dalam menyelesaikan dan menyerahkan dokumen laporan keuangan sesuai jadwal. Ini menunjukkan komitmen bersama terhadap tata kelola keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab.

Bupati Natuna, Wan Siswandi, mengucapkan terima kasih kepada BPK Provinsi Kepri atas bimbingan dan dukungan yang diberikan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Beliau juga mengakui kontribusi signifikan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Natuna yang bekerja keras dan berkolaborasi erat untuk menyelesaikan laporan keuangan ini tepat waktu.

Bupati Wan Siswandi berharap untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah di masa yang akan datang, menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah. MK-nang

Redaktur: Munawir Sani