Luhut dan Bahlil Ungkap 3 Kegagalan Tom Lembong sebagai Kepala BKPM
JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan tiga kegagalan yang disebutkan terjadi pada masa kepemimpinan Tom Lembong sebagai Kepala BKPM. Kritik tersebut dikeluarkan di hari yang sama.
Berikut adalah rincian kegagalan yang dibongkar:
- Gagal Capai Target Investasi:
- Bahlil menyebut Tom Lembong gagal mencapai target investasi sebesar Rp 765 triliun pada 2018. Meskipun target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) pada tahun tersebut adalah Rp 765 triliun, realisasi investasinya hanya mencapai Rp 721,30 triliun. Hal ini dianggap sebagai kegagalan dalam mencapai target investasi.
- Tinggalkan Investasi Mangkrak:
- Bahlil mengungkapkan bahwa Tom Lembong meninggalkan investasi mangkrak sebesar Rp 708 triliun. Bahlil menyatakan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun, dia berhasil mengeksekusi investasi mangkrak tersebut sebesar Rp 558 triliun atau 78,9%. Menurutnya, pemimpin sebelumnya tidak mampu menyelesaikan masalah ini, dan Bahlil menekankan bahwa penyelesaian masalah lapangan memerlukan pengalaman dan pemahaman yang mendalam.
- Gagal Selesaikan OSS:
- Luhut mengungkap bahwa Tom Lembong pernah curhat mengenai penugasan Jokowi untuk menyelesaikan Online Single Submission (OSS). Tom Lembong dikatakan tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut, dan Luhut menegaskan bahwa pemerintahan saat ini yang berhasil menyelesaikan sistem OSS untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia. Luhut merasa Tom Lembong tidak berhak menyombongkan diri terkait hal tersebut.
Sindiran terkait OSS juga disampaikan oleh Bahlil, yang menyatakan bahwa perizinan melalui OSS sempat menjadi masalah antara Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kepala BKPM sebelumnya. Bahlil meyakini bahwa posisi OSS saat ini telah melesat dibandingkan sebelumnya.
Kritik tersebut muncul setelah Tom Lembong mengkritik beberapa kebijakan pemerintah, termasuk hilirisasi dan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. MK-dtc
Redaktur : Munawir Sani
