Perum Bulog Pastikan Tidak Ada Politisasi dalam Penyaluran Bansos Pangan Mendekati Pilpres 2024
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. (F: Tempo)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menegaskan bahwa tidak akan ada atribut kampanye yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan kepada masyarakat, meskipun mendekati Pemilihan Presiden 2024.
Dalam konferensi pers di Kantor Bulog pada Kamis (11/1), Bayu Krisnamurthi menyatakan, “Di semua tempat kita melakukan proses pembagian atau pengantaran, kita semua menyepakati bahwa dalam semua proses itu tidak boleh ada atribut apa pun.” Ia menekankan bahwa bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sesuai, seperti atribut PT Pos Indonesia jika bansos disalurkan oleh perusahaan tersebut.
Bayu Krisnamurthi menjelaskan bahwa Bulog hanya berperan sebagai pelaksana dalam menyediakan dan mendistribusikan bansos. Menurutnya, yang terpenting bagi Bulog adalah agar keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mendapatkan bansos dengan lancar. “Ini adalah program negara, milik rakyat. Politisasi adalah urusan politisi. Kami hanya melaksanakan tugas,” tegasnya.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, turut menambahkan bahwa pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa siapapun presidennya, negara wajib menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita. “Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita,” ujarnya.
Sementara itu, Bayu Krisnamurthi mengungkapkan bahwa sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Penurunan terus berlanjut, mencapai 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.
Bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan dari September hingga Desember juga berhasil menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun. Inflasi beras menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.
Bayu menyatakan bahwa pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program bantuan pangan beras menjadi perhatian pemerintah karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan mempengaruhi tingkat inflasi.
