Pemerintah Mengutang Rp 16 Triliun ke Bulog, Jokowi Minta Menkeu Sri Mulyani Selesaikan

JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa utang pemerintah kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp16 triliun akan segera dibayarkan setelah proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 November 2023.

“Jadi, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita (untuk dibayar),” ujarnya.

Meski pemerintah memiliki utang sebesar Rp16 triliun, Sri Mulyani memastikan bahwa operasional Bulog tidak akan terganggu. Ia menjelaskan bahwa anggaran Bulog untuk impor beras dan operasi pasar selama ini diambil dari perbankan dan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.

Informasi tentang utang pemerintah kepada Bulog sebesar Rp16 triliun diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah meminta Sri Mulyani untuk segera melunasi utang tersebut.

“Tadi arahan Presiden (Jokowi), Menkeu (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun,” kata Airlangga, dikutip dari CNN, Selasa (7/11/2023).

Pada bulan April 2023, Direktur Utama Bulog mengungkapkan bahwa pemerintah masih berutang kepada Bulog sebesar Rp2,6 triliun, yang belum dibayar sejak tahun 2020.

Selain utang kepada Bulog, Bulog juga memiliki utang sebesar Rp7 triliun kepada bank-bank Himbara terkait dengan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Dengan janji pembayaran setelah audit BPKP rampung, diharapkan bahwa keterlambatan pembayaran utang pemerintah kepada Bulog segera terselesaikan, memastikan kelancaran operasional Bulog dan stabilitas pasokan beras di Indonesia.***

Redaktur : Munawir Sani