400 Kepala Keluarga Setuju untuk Pindah dari Pulau Rempang
JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang perkembangan polemik yang terjadi di Pulau Rempang. Menurut Bahlil, sebanyak 400 kepala keluarga (KK) telah bersedia secara sukarela untuk pindah, dan dari jumlah tersebut, 27 KK telah berpindah ke hunian sementara.
“Sedikit ada juga yang dibahas Rempang. Saya melaporkan pada Bapak Presiden bahwa hari Jumat saya dari Rempang dan saya menemui masyarakat baik yang setuju untuk digeser, maupun yang tidak setuju,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (10/10/2023).
“Kemarin saya datangi per kampung. Saya datangi ke Pasar Panjang, Tanjung Banon, kemudian saya lihat lokasi tempat di mana mereka akan ditempatkan. Jadi baik yang setuju maupun tidak setuju saya datangi,” lanjutnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa sebanyak 400 KK telah mendaftar secara sukarela untuk dipindahkan ke lokasi lain. Dari jumlah tersebut, 27 KK sudah tinggal di rumah transit sementara, sementara sisanya masih dalam proses.
“Sekarang hampir 400 KK, yang sudah mendaftar sukarela untuk mereka digeser, dan dari 400 itu, 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih dalam proses,” ujarnya.
Meskipun demikian, Bahlil mengakui bahwa masih ada masyarakat yang belum setuju dengan relokasi ini. Dia menyatakan bahwa diperlukan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka.
“Ada yang sebagian setuju juga, ada juga sebagian butuh waktu dan cara untuk berkomunikasi. Mereka, saya yakin, sebagai saudara-saudara kita butuh cara saja,” ungkapnya.
Bahlil menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang dalam proses pembangunan contoh hunian tetap, dan hal ini telah dijamin melalui Perpres. Dia memberikan contoh bahwa 27 KK yang telah berpindah ke hunian sementara mendapatkan dukungan finansial selama masa menunggu rumah baru, dengan total Rp 1,2 juta per bulan untuk setiap KK.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa target pembangunan hunian tetap ini akan selesai pada tahun depan dan bahwa pemerintah akan memastikan rumah-rumah tersebut disediakan.
“Iya, tahun depan. Butuh waktu 6-7 bulan,” katanya. “Pasti dong. Kalau Menteri Investasinya masih Bahlil Lahadalia masih lah, kalau sudah berubah ya itu… tapi saya yakin itu sudah diatur di perpres ya,” tambahnya. MK-dtc
Redaktur : Munawir Sani
