Terkait Konflik Rempang, Gubernur Ansar Sebut Pemerintah Masih Cari Formulasi yang Pas

BATAM (marwahkepri.com) (advetorial) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad merespons pernyataan Presiden Joko Widodo perihal konflik di Rempang, Kota Batam.

Dia membantah kerusuhan terjadi karena komunikasi yang buruk seperti diungkap Jokowi.

“Sebenarnya begini, bukan buruk (komunikasi), bukan,” ujar Ansar Ahmad, Rabu (13/9/2023).

Menurut dia bentrok yang terjadi lebih karena belum ada formulasi yang pas untuk merelokasi warga.

“Tapi kita semua masih meraba-raba dan mencari format yang pas. Angka-angka yang pas, karena BP Batam yang akan membelanjakan uang ini, maka mesti ada referensi hukum untuk itu semua,” ungkapnya.

Ansar menyebutkan setelah mendapatkan formulasi dan payung hukum untuk merelaksi masyarakat Rempang, nantinya sosialisasi akan dilakukan secara masif. Ia berharap pasca sosialisasi tersebut suasana bisa lebih kondusif.

“Makanya sekarang kita akan lakukan sosialisasi lebih masif. Mudah-mudahan ke depannya lebih kondusif dan tidak terjadi kericuhan seperti lalu,” ujarnya.

Ansar juga menerangkan Pemprov Kepri bersama forkopimda provinsi dan Kota Batam juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Hal itu agar pemerintah pusat mengirimkan fasilitator membantu pemerintah daerah menjawab keresahan masyarakat.

“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, agar pemerintah pusat juga bisa mengirimkan tim fasilitator bersama kita, supaya kolaborasi pemerintah pusat, pemprov, pemkot. Saya kira upaya ini bisa menjawab keresahan warga bersama,” ujarnya.

“Ini komitmen kami semua untuk mengawal ini semuanya untuk pembangunan,” tambahnya. MK-mun

Redaktur: Munawir Sani