PM Narendra Modi Ajukan Resolusi Pergantian Nama Resmi India

INDIA (marwahkepri.com) – Keputusan untuk mengganti nama resmi India menjadi ‘Bharat’ tengah menuai perhatian di seluruh dunia. Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi akan segera mengajukan resolusi pergantian nama ini dalam sidang khusus parlemen yang dijadwalkan dua pekan mendatang.

Menurut laporan The Economic Times pada Kamis (7/9/2023), rencana pergantian nama ini terungkap ketika Presiden India, Droupadi Murmu, mengirimkan undangan untuk jamuan makan malam KTT G20. Undangan tersebut mencantumkan jabatannya sebagai ‘Presiden Bharat’ bukan ‘Presiden India’.

Konfirmasi tentang rencana ini datang dari pemimpin Kongres India, Jairam Ramesh. The Economic Times melaporkan bahwa pemerintahan Modi akan mengajukan resolusi untuk mengganti nama resmi India menjadi ‘Bharat’ dalam sidang parlemen yang dijadwalkan pada 18-22 September mendatang.

Ramesh mengonfirmasi berita ini melalui media sosial dengan mengatakan, “Jadi berita itu memang benar.” Dia juga menyoroti pentingnya menjaga “Persatuan Negara” yang sedang dipertanyakan dalam konteks perubahan ini.

Nama ‘Bharat’ bukanlah nama baru, sebab Konstitusi India telah lama mengakui kedua nama tersebut, yakni ‘India’ dan ‘Bharat’. Pasal 1 Konstitusi India secara jelas menyatakan, “India, yaitu Bharat, akan menjadi Persatuan Negara-negara.”

Perdebatan mengenai pergantian nama ini memuncak setelah Partai Bharata Janata (BJP), yang berkuasa di India dan dipimpin oleh PM Modi, menyerang blok oposisi yang baru dibentuk bernama INDIA, singkatan dari Indian National Developmental Inclusive Alliance atau Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India.

Sejumlah anggota BJP berulang kali menyebut nama ‘India’ sebagai peninggalan kolonial yang harus dihapus dari Konstitusi. Mereka berpendapat bahwa nama ‘India’ adalah simbol perbudakan kolonial yang diberikan oleh Raj Inggris.

Meskipun rencana ini mendapat dukungan dari beberapa pemimpin BJP, seperti Kepala Menteri Assam Himantan Biswa Sarma dan Menteri Pendidikan Bharmendra Pradhan, banyak pihak yang mengkritiknya.

Ketua Partai Aam Aadmi (AAP) dan Kepala Menteri New Delhi, Arvind Kejriwal, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap upaya tersebut. Ia menekankan bahwa negara ini milik seluruh rakyatnya dan bukan milik satu partai politik.

Debat mengenai pergantian nama resmi India terus berlanjut, sementara dunia menantikan hasil sidang parlemen yang akan menentukan arah kebijakan ini. MK-dtc

Redaktur : Munawir Sani