LSM FORMIS Soroti Anggaran Gendut Perjalanan Dinas DPRD Natuna

NATUNA (marwahkepri.com) – Anggaran perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Natuna tahun 2022 tengah menjadi sorotan.

Hal ini lantaran jumlah anggarannya dinilai fantastis. Sementara, masyarakat tengah berjuang menghadapi kesulitan perekonomian.

Seperti diketahui, pada tahun lalu, biaya perjalanan dinas DPRD Natuna dengan mencakup 11 kegiatan dianggarkan sebesar Rp 12,336 miliar.

Data yang berhasil dihimpun media ini, dana perjalanan dinas terkecil yakni kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 8.764.090 bersumber dari APBDP.

Sedangkan dana perjalanan dinas terbesar yakni kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan anggaran Rp 7.169.860.210 yang juga bersumber dari APBDP.

Besarnya biaya perjalanan dinas di gedung wakil rakyat itu, hampir menyamai anggaran tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Natuna.

Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya memiliki anggaran Rp 5,002 miliar, Badan Pengelola Perbatasan Rp 4,084 miliar, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 4,412 miliar.

Ketiga OPD tersebut hanya memiliki anggaran sebesar Rp 13,498 miliar. Selisihnya hanya kurang lebih Rp 1 miliar dengan urusan perjalanan dinas DPRD Natuna.

Besarnya anggaran tersebut, membuat Ketua DPC LSM Forum Rakyat Miskin Indonesia (FORMIS) Natuna, Roni Kambey, angkat bicara.

Roni Kambey menilai penggunaan anggaran perjalanan dinas sebesar itu tidak akan produktif. Apalagi tidak mendatangkan hasil untuk daerah.

Dikatakannya, anggaran teresebut harusnya bisa dipergunakan untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan banyak warga Natuna.

“Kalau saya bilang harus dikurangi anggaran yang tidak produktif itu. Dengan anggaran Rp 12 miliar tersebut apa yang mereka buat,” tanya Roni Kambey, Selasa, 5 September 2023.

Menurutnya, hingga kini pergerakan ekonomi di Natuna masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kalau APBD tidak bergerak, maka ekonomi akan tersendat.

Setiap kebijakan kata dia, harusnya ada imbas kepada masyarakat. Azaz nya jangan terkesan untuk kepentingan individu atau kelompok.

“Bagi saya anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk perjalanan dinas, itu tidak masuk akal. Harusnya dewan sebagai keterwakilan rakyat harus memikirkan beban hidup masyarakat,” ungkapnya. MK-nang

Redaktur: Munawir Sani