Geledah Kantor Kemensos hingga 8 Jam, Menteri Risma Disebut Tak Dimintai Keterangan

JAKARTA (marwahkepri.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan keterangan terkait penggeledahan yang dilakukan Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/5/2023).

Staf Khusus Menteri Sosial bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa mengatakan, penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tidak dimintai keterangan oleh tim penyidik karena Risma baru menjabat sebagai Mensos pada Desember 2020, menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi.

“Enggak lah (Risma tidak dimintai keterangan). Kan, itu terjadi tahun 2020. Apalagi yang mau dikonfirmasi wong sudah kejadian ya,” kata Don dikutip dari tayangan KompasTV, Selasa (23/5/2023) malam.

Don mengungkapkan, saat penyidik KPK datang, Risma dan tim tengah rapat internal. Ia mengatakan, penggeledahan yang dilakukan KPK tidak mengganggu aktivitas di Kemensos. Meeting yang dilakukan Risma pun tetap dilanjutkan hingga sore hari.

“Melanjutkan meeting kita sampai sore. Ketika mereka selesai, mereka kemudian pamitan dan mengucapkan terimakasih (karena telah kooperatif),” ujar Don.

Lebih lanjut, Don menegaskan bahwa Kemensos tidak menutup-nutupi atau membuat skenario apa pun.

“Kami tidak melakukan dan menutup-nutupi apa pun, tidak mengkoordinasikan apa pun, tidak melakukan skenario apa pun. Ya sudah memang seperti itu dan yang kami katakan kejadian yang sudah lalu,” kata Don.

Sebelumnya diberitakan, KPK menggeledah Kantor Kemensos terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos KPM PKH tahun 2020-2021.

Usai penggeledahan selama 8 jam, tim penyidik KPK diketahui membawa sejumlah alat berupa notebook hingga ponsel.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menyebut dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta. Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka. Tetapi, identitas mereka baru akan dibuka ketika penyidikan dirasa sudah cukup.

Belakangan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo ke luar negeri. Selain itu, KPK mencegah lima orang lainnya, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto. Keenam orang itu dicegah bepergian keluar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023. MK-kom

Redaktur: Munawir Sani