Ketua Komisi I DPRD Natuna Lakukan Sidak Prokes di Sekolah

Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar berbincang bersama pengurus sekolah. (F:ist)

NATUNA (marwahkepri.com) – Kapolres Natuna, AKBP Ike Krisnadian melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah sekolah.

Sidak dimulai dari SMPN 1 Bunguran Timur itu juga diikuti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, Suherman, Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar, Plt Camat Bunguran Timur Hamid Hasnan, dan Kabag Ops Polres Natuna, Jumat (15/10/2021).

Sidak tersebut meninjau antara lain tempat cuci tangan, termogan, pemakaian masker serta mengecek dan mempertanyakan teknis pembelajaran tatap muka di kelas kepada kepala sekolah.

Selanjutnya rombongan bergerak menuju SMPN 2 Bunguran Timur. Di sekolah yang berada di Batu Kapal. kapolres dan rombongan mengecek sarana dan prasarana prokes yang sudah disiapkan pihak sekolah.

Berdasarkan hasil sidak yang dilakukan dua sekolah tersebut, Kapolres Natuna menyimpulkan penerapan prokes di sekolah sudah berjalan dengan baik.

“Saya melihat murid sudah dibagi jam dan jumlah siswanya juga sudah diatur, tertib menggunakan masker,” ucapnya.

Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar meninjau suasana belajar di kelas. (F:ist)

Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar menegaskan sidak akan terus dilakukan tidak hanya kepada sekolah dasar dan menengah akan tetapi SLTA.

“Meskipun SLTA kewenangan provinsi tapi penanganan dan pengawasan COVID-19, ada di tingkat kabupaten, nanti akan kita random,” ucap Wan Aris.

Dirinya meminta kepada pihak sekolah untuk mendata siswa, baik yang sudah maupun belum divaksin atau tertunda dan tidak bisa divaksin.

“Karena salah satu persyaratan pembelajaran tatap muka adalah harus divaksin,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar ditemani Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian. (F:ist)

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, Suherman mengatakan untuk memastikan siswa sudah divaksin, pihaknya tidak hanya menerima laporan saja akan tetapi sekolah wajib melampirkan bukti sertifikat vaksin siswa ke Dinas Pendidikan.

“Kami sudah mewajibkan seluruh pendidik dan siswa untuk divaksin, pendataan kami minta betul-betul bukti fisik sertifikat vaksin harus disampaikan,” terangnya.

Suherman juga menyampaikan saat ini apabila ditemukan satuan pendidikan yang melanggar atau mengabaikan prokes masih berupa pembinaan, namun tidak menutup kemungkinan kedepan akan ada sangsi tegas.

“Sekolah pada umumnya sudah mematuhi prokes, satgas juga sudah dibentuk di sekolah,” pungkasnya.(adv/mk/zani)

Print Friendly, PDF & Email