Kantor Bahasa Provinsi Kepri Lakukan Penyuluhan

Kepala Kantor Bahasa Kepri, Asep Juanda (kanan) didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Natuna, Tasrif memberikan pemaparan. (F:ist)

NATUNA (marwahkepri.com) – Penggunaan bahasa di ruang publik adalah cerminan sikap atas kompetensi diri. Sikap positif atau sikap tertib berbahasa diperlukan agar penggunaan bahasa di ruang publik sesuai dengan ketentuan hukum dan kaidah kebahasaan.

Demikian dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Natuna, Tasrif, saat menyampaikan sambutannya pada acara pembukaan penyuluhan pengutamaan bahasa negara di Natuna, yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Hotel Tren Central Ranai, Jalan Pramuka, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kamis (23/9/2021).

Kegiatan yang diikuti 30 peserta ini berasal dari beberapa instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Natuna, selama tiga hari, pada 22 Semptember hingga 24 September 2021 mendatang.

“Selama kegiatan, para peserta akan mendapat beberapa informasi terkait kebahasaan seperti ejaan, bentuk dan pilihan kata, kalimat, dan paragraf. Selain itu para peserta juga mendapat informasi terkait kebijakan bahasa dan pengutamaan bahasa negara di ruang publik,” kata Tasrif.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Bahasa Kepri, Asep Juanda, juga menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan program Kantor Bahasa Kepri serta payung hukum perlunya pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

“Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional juga disampaikan agar ranah apa saja perlunya pengutamaan bahasa bahasa Indonesia dapat dipahami,” tutupnya.

Adapun narasumber nantinya antara lain, Asep Juanda dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Yunisa Oktavia Dosen dari Universitas Putera Batam, Legi Elfitra Dosen dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan Fatmawati Adnan dari Balai Bahasa Provinsi Riau.

Materi disampaikan secara tatap muka dan daring. Kegiatan ini seharusnya dilaksanakan pada Juli lalu, oleh karena adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kegiatan ditunda hingga dilaksanakan saat ini.(mk/zani)

Print Friendly, PDF & Email