Rakor bersama Kemenhub, Pemprov Kepri Minta Pemulangan PMI Tetap Lalui Batam dan Tanjungpinang

Suasana rapat. (F:ist)

BATAM (marwahkepri.com) – Pemerintah Provinsi Kepri bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali membahas pemulangan ribuan PMI (Pekerja Migran Indonesia). Gubernur Ansar Ahmad meminta agar pemulangan PMI nanti tetap seperti sebelumnya.

“Kami memohon pak Menhub agar pemulangan PMI nanti tetap dua pintu seperti sebelumnya, yakni lewat Batam dan Tanjungpinang. Tidak dipusatkan di Batam saja,” pinta Ansar saat rapat koordinasi, Kamis (16/9) di VIP Bandara Hang Nadim Batam.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali menetapkan Batam sebagai pintu masuk satu-satunya PMI yang akan datang. Pasalnya apabila pintu masuk hanya ditetapkan di Batam saja, disanksikan banyak menimbulkan masalah baru, baik biaya maupun fasilitas.

Tanjungpinang, lanjut Gubernur Ansar bahkan jauh lebih siap dalam penanganan penerimaan PMI yang datang. Lantaran di Tanjungpinang sudah ada shelter dan berbagai fasilitas serta prosedur yang memadai dan ditangani oleh Kementerian Sosial langsung. Sementara di Batam tidak ada penanganan dari Kemensos.

Selain itu, Gubernur Ansar juga menyampaikan kendala panjangnya waktu menunggu hasil PCR PMI sehingga mempertinggi angka penyebaran COVID-19 PMI.

Untuk ini, ia memohon agar pemerintah pusat memberikan alternatif PCR cepat sehingga penyebaran COVID-19 PMI bisa dikendalikan.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menanggapi permohonan Kepri. Ia berjanji akan menyampaikan ke pemerintah pusat dan Satgas COVID-19 Pusat.

“Saya akan sampaikan permohonan dan keterangan pak Gubernur ini ke pusat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada jawaban,” ujar Menhub Budi.

Sejak 12 Maret hingga Desember 2020, PMI yang masuk melalui Batam dan Tanjungpinang tercatat 60.160 orang. Sedangkan dari Januari hingga 14 September 2021 PMI yang masuk sebanyak 45.248 orang dengan 1700 orang terkonfirmasi COVID-19. Dan dalam waktu dekat akan masuk PMI 1900 orang lagi ke Batam dari 7000 ribu orang yang akan dideportasi.

Dalam penanganan PMI Kepri memiliki fasilitas pendukung seperti RSKI Pulau Galang, Rumah Susun dan Hotel bagi PMI yang tidak mau karantina di tempat yang telah disiapkan pemerintah.

Turut hadir dalam Rakor tersebut Deputi VI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Wahyu Utomo, Plt.Dirjen P2P Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwun, Staf Menteri Perhubungan Adita, Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha, Tjahjagama, Kepala Otoritas Bandara Wilayah II Sumatera Utara Agustono, Panfkogabwilhan I Laksdya TNI Muhammad Ali, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri  Aris Budiman, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramos Manalu, Pj Sekdaprov Lamidi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. (mk/hum)

Print Friendly, PDF & Email