KPK Kembali Panggil Sejumlah Pejabat untuk Kasus Apri Sujadi

Apri Sujadi tampak mengenakan rompi KPK untuk menjalani pemeriksaan. (F:net)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – KPK kembali memanggil sejumlah pejabat dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati Bintan non aktif, Apri Sujadi (AS).

Kali ini KPK memanggil mantan Wakil Bupati (Wabup) Bintan, Dalmasri dan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Muhammad Yatir. Pemeriksaan Dalmasri dan Muhammad Yatir akan dilakukan di Mapolres Tanjungpinang.

“Hari ini Selasa (7/9) pemeriksaan saksi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016 sampai dengan 2018 untuk tersangka AS,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Selain Dalmasri dan Muhammad Yatir, KPK juga memanggil Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, yakni Yulis Helen Romaidauli. Ada juga dua saksi dari pihak swasta yang dipanggil hari ini untuk menjalani pemeriksaan. Keduanya adalah Mulyadi Tan dan Ganda Tua Sihombing.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengaturan cukai dan minuman alkohol (minol) di wilayah Kabupaten Bintan pada 2016-2018. Selain itu, KPK menetapkan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan, MSU, sebagai tersangka.

“Menetapkan tersangka pertama AS, Bupati Bintan periode 2016-2021. Kedua, MSU, Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (12/8/2021) lalu.

KPK menduga perbuatannya tersebut merugikan negara sekitar Rp 250 miliar. Apri diduga menerima Rp 6,3 miliar dalam kasus ini.

Akibat perbuatannya, AS dan MSU disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mk/dtk)

Print Friendly, PDF & Email