Cabjari Tarempa Tetapkan Satu Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa

Suasana konferensi pers. (f:ist)

ANAMBAS (marwahkepri.com) – Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan I (35), mantan oknum Perangkat Desa Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2020.

I ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan resmi ditahan pihak kejaksaan hari ini, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan yang digunakan untuk kegiatan lanjutan pemasangan batu miring serta semenisasi jalan menuju Tanjung Pandan dan kegiatan semenisasi jalan Gang Kuburan pada Desa Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas yang bersumber dari APBDesa tahun anggaran 2020 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 180 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, Roy Huffington Harahap mengatakan, bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan digelar ekspos perkara dan meminta keterangan dari 11 saksi.

Dia menjelaskan, dalam proses penyelidikan pihaknya mengambil keterangan 11 saksi terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan I.

“Setelah dilakukan pemeriksaan kepada tersangka maka Kepala Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa langsung melakukan penahanan terhadap tersangka untuk dititipkan di tahanan Mapolsek Siantan,” kata Roy Huffington Harahap selaku Kacabjari Tarempa kepada wartawan di Kantor Cabjari Tarempa, Kamis (22/07/2021).

Menurut Roy Huffington, pihak kejaksaan langsung menahan tersangka setelah cukup bukti dan keterangan-keterangan saksi.

“Saat ini tersangka I (35) yang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-01/L.10.13.8/Fd.1/06/2021 Tanggal 04 Juni 2021. Kemudian tersangka langsung dilakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan – T.2) Nomor : 108/L.10.13.8/Fd.1/7/2021 tanggal 22 Juli 2021,” ujarnya.

Tersangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.(MK/Darwin)

Print Friendly, PDF & Email