OPINI | Surat Pengaduan Terbuka dan Atensi Serius Kapolda Kepri

Teka teki dan tindak lanjut dari pengaduan salah satu lembaga lingkungan hidup ke pihak Polda Kepri beberapa waktu yang lalu dengan Nomor: 238/kl-KH/Kpli-Wt/VI/2021 tanggal 10 JUNI 2021 yang lalu akhirnya mendapat tanggapan dan atensi dari pucuk pimpinan tertinggi kepolisian daerah Kepri, hal ini di sampaikan secara langsung oleh salah satu penyidik dan di damping oleh penyidik yang lain untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.

Dari hasil pertemuan bersama para penyidik Kriminal Khusus Polda Kepri bersama  Direktur Eksekutif Karimun Hijau dan kawan kawan aktivis dan pemerhati lingkungan  lainnya dari organisasi DPW Indonesian Youth Congress (IYC) Kepulauan Riau, GMNI dan Aktivis 98 berikut beberapa tokoh muda  Kota Batam  pada bulan Juni yang lalu kemudian dilakukan pertemuan kembali  di SPKT POLDA Kepri pada Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pihak penyidik meminta kami selaku pelapor datang kembali pada hari Senin jam 10 WIB di unit kriminal khusus.

Pertemuan ini untuk membahas tindak lanjut atas laporan pengaduan lembaga yang pernah  disampaikan maka pihak kami mendapat penjelasan dari pihak penyidik menyampaikan bahwa disposisi surat yang dilayangkan kemarin baru mendapat disposisi oleh pucuk pimpinan tertanggal 9 juli yang lalu, dan salah satu butir disposisi tersebut dari pucuk pimpinan meminta untuk segera membentuk tim khusus guna tindak lanjut ke penyelidikan dan oleh karena kasusnya masih di tangan pihak bareskrim mabes polri dan kementerian lingkungan hidup maka pihak kriminal khusus polda Kepri menunggu pelimpahan kasus yang diselidiki.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu penyidik dalam waktu dekat pihak penyidik akan memberikan surat SPDP kepada pihak pelapor yang bunyinya nanti akan dituangkan dalam surat pemberitahuan resmi sebagai bukti dan atensi bahwa kasus pencemaran ini masih berjalan, cuma diminta untuk bersabar sampai konfirmasi dari bareskrim dan KLH memberikan pelimpahan diberikan kepada pihak polda   Kepri. Menurut informasi yang disampaikan penyidik semua dasar hukum dan delik sudah mereka panggil dan periksa semua serta sudah tahu titik persoalannya namun pihak pelapor diminta bersabar sampai intruksi dari pucuk pimpinan turun ke penyidik.

Di luar dari pembahassan pihak para pelapor seperti saudara Arif Bangun, Ketua DPW IYC KEPRI Sofian dan kawan kawan lainnya  memberikan aperiasi yang cukup besar bagi jajaran kriminal khusus Polda Kepri yang sudah melakukan upaya pemeriksaan awal dalam menjalankan sebuah pengaduan warga maupun lembaga, maka pihak kami selaku lembaga yang membuat laporan mendapat jawaban resmi sebagai bukti bahwa kasus pencemaran dan pengerusakan media lingkungan hidup tidak berjalan di tempat.

Begitu juga permintaan salah tim  pelapor saudara Arif Bangun  kepada pihak kementerian lingkungan hidup segera melimpahkan kasus tersebut kepada Polda Kepri selaku pihak penyidik yang ada di wilayah otonomnya agar persoalan ini dapat dilakukan penyelidikan dengan segera. 

Selain itu juga para pelapor Ketua DPW IYC KEPRI Sofian tergabung di dalamnya sepakat dan mendukung gerakan polda Kepri khusunya di jajaran kriminal khusus agar tidak takut untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak pengusaha atau corporate yang melakukan kejahatan lingkungan.

“Kami tetap optimis bahwa criminal khusus polda Kepri bekerja dengan professional apa lagi sekarang pihak penyidik di dalamnya ada yang menjalani pendidikan S2 Lingkungan dan hal ini merupakan modal utama dan kekuatan polda kepri untuk melakukan tindakan dan upaya hukum,” ujar Sofian.

Adapun kronologis kejadian yang  dituangkan dalam surat pengaduan ini yang semuanya berada pada sebuah dokumen penting dari hasil sebuah kejadian dan dokumen yang kami berikan ini merupakan dokumen notulen hasil dari sebuah tindakan yang merugikan banyak pihak.

Sebagai bukti bahwa telah terjadinya sebuah tindakan melawan hukum terutama hukum lingkungan berada pada posisi rapat tindak lanjut dan rencana penyelesaian dugaan pencemaran lingkungan di kawasan pengelolaan limbah industry B3 (KPLI-B3) Kabil, Batam.

“Kami melihat dan menilai dari hasil telaah yang dituangkan dalam butir butir pembahasan hasil notulen rapat merupakan usulan dari salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan di dalam kawasan di maksud terutama persoalan yang menjadi sorotan kami adalah tindakan melawan hukum kepada pihak pengembang PT Wira Raja Tangguh atas pengerusakan wilayah yang bukan diperuntukannya untuk di rusak seperti menutup daerah aliran sungai alam dengan tindakan sengaja dan di sengajakan,”kata Sofian.

Sofian juga mengatakan, dari kondisi di lapangan mereka mendapatkan kesimpulan  bahwa pihak PT Wira Raja Tangguh sampai hari ini belum mengantongi dokumen kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ), bahkan mereka juga melihat tidak ada itikad baik dari pihak pengembang untuk merealisasikan kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat dari dampak kegiatan yang dilakukan secara komprehensif, arena hal ini dapat dilihat begitu banyak kerugian  bagi pengelola di dalam kawasan KPLI Batam dengan jumlah tenan pengelola 36 perusahaan pengelola limbah dari pengumpul, pengolahan maupun pengangkutan semua itu wajib memiliki legalitas kegiatan dari kegiatan pemanfaatan pengumpul sampai pemusnahan  limbah yang ditempatkan.

“Berdasarkan hasil pantauan tim kami dan resume yang kami dapatkan ini kami menilai telah terjadi indikasi  tindakan maal administrasi atas ijin kegiatan  dan unsur kesengajaan serta  pembiaran di dalam sebuah wilayah untuk melakukan  tindakan pencemaran lingkungan hidup sehingga berdampak pada kerugian materiil dan imateriil di kawasan industry Kabil khususnya KPLI –B3 di bawah Badan Usaha BP Batam yang berdampak besar serta cukup di rugikan atas ulah perusahaan PT Wira Raja Tangguh dalam  melakukan kegiatan penutupan saluran buangan alam  Daerah Aliran Sungai tanpa ijin dan tanpa kajian lingkungan sampai terjadinya banjir besar akibat guyuran hujan yang tidak di prediksikan terlebih dahulu,”ucapnya.

Untuk itu mereka meminta aparat penyidik direktorat khusus Polda Kepri melakukan pemeriksaan dan penahanan unsur managamen PT Wira Raja Tangguh dan konsultan lingkungannya yang lalai dalam melakukan pengelolaan  sebuah kegiatan sehingga menimbulkan dampak besar merusak lingkungan di wilayah KPLI-B3 Batam maupun media lingkungan hidup di sekitar pesisir pantai dan hutan mangrove wilayah kabil dan sekitarnya.

“Kami berharap pihak pelaku harus dijerat dengan Sanksi Pidana atas pengerusakan lingkungan yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian banyak pihak atas limpasan  pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke aliran sungai atau ke media lingkungan hidup tanpa upaya penyelamatan aliran sungai yang telah ditutup,”harapnya.

Sanksi pidana ini  adalah hukuman dari suatu sebab akibat, dimana para pihak yang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil di jerat  hukuman, badan usaha atau orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik berupa penjara ataupun terkena hukuman lainnya dari pihak yang berwenang seperti yang tertuang di dalam  Pasal 1 ayat 4 Undang Undang Lingkungan hidup disebutkan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas dan dalam Pasal 1 ayat 11 disebutkan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya limbah ke media lingkungan  hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya. Dan adapun pengendalian pencemaran air dengan menetapkan“Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia”,pemberlakuan baku muku air, yang dilakukan (diawasi) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Penetapan daya tampung beban pencemaran pada setiap sumber air.
  2. Inventaris dan identifikasi sumber pencemaran air.
  3. Penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi ke tanah.
  4. Penetapan persyaratan pembuangan limbah ke air atau ke sumber-sumber air.
  5. Pemberlakuan ijin pemanfaatan air limbah ke tanah dan ijin pembuangan air limbah ke     air atau sumber air.
  6. Pengelolaan sumur pantau
  7. Neraca limbah yang di kelola
  8. Penggunaan dana jaminan pencemaran lingkungan bagi setiap tenant yang ada di dalamnya

Atas nama hukum dan keadilan saya  meminta agar persoalan ini di jadikan salah satu contoh lemahnya pola pengawasan di bidang lingkungan hidup serta terjadinya pelemahan  pengawasan di wilayah usaha  KPLI-B3 BP Batam dan terkesan ada pembiaran  meminta keadilan yang seadil adilnya atas kejadian yang menimpa media lingkungan hidup dan kepentingan warga  warga sipil yang tinggal dan bekerja di sekitar tapak proyek kejadian perkara serta  jauh dari pengertian dan pemahaman hukum lingkungan baik hukum pidana maupun perdata   tidak terjadi lagi di kemudian hari saya berharap masih ada celah hukum yang berkeadilan social bagi kami masyarakat pemerhati lingkungan serta masyarakat awam  yang tidak tahu apa apa tentang sebuah kewenangan institusi pengawasan didalamnya .

Terlepas bahwa persoalan ini bergulir dan di proses secara hukum saya meminta agar para pihak yang terlibat di berikan hukuman yang setimpal dan kami  juga  meminta perlindungan hukum kepada pihak aparat atas keselamatan bagi para pelapor ,keluarga dan para pihak yang berusaha menyuarakan kebenaran. Serta mengevaluasi kembali semua SOP yang di terapkan oleh para unsur pimpinan di setiap institusi tertinggi  agar lebih selektif menempatkan seorang pejabat  di daerah dan  paham akan kultur masyarakat daerah itu sendiri,maka dari itu kami selaku masyarakat yang berada pada wilayah terdepan dan terluar NKRI ini selalu merasakan dampak dari sebuah kekuatan para oknum sipil dan institusi yang memiliki kredebilitas rendah.

Walaupun sinergisitas terjalin di daerah tidak semua petingginya mampu mengawasi  semua kegiatan kejahatan lingkungan  yang bermain di lapangan maka dari itu kami meminta kepada semua pihak stakeholder institusi tertinggi agar lebih hati hati mempromosikan para petinggi untuk di tempatkan di setiap wilayah ,kenapa mesti terjadi  hal seperti  ini,Kota Batam  sudah  50  tahun berdiri baru sekali ini terjadi pembiaran hukum  atas tindakan kelalaian para oknum pengusaha dan kebodohan oknumnya  mengikuti perintah para cukong yang memiliki modal dalam usaha yang sedang di jalankan,jangan sampai  kami meragukan Merah Putihnya, seperti pepatah, “Karena Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga”.

 

Zainul Sofian, Ketua IYC Kepri

 

Print Friendly, PDF & Email