Warga Tanjungpinang-Bintan Keluhkan Antigen di Tempat, Ini Solusi dari Pemprov Kepri

Suasana konferensi pers, Kamis (15/7/2021) sore. (F:ist)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Juru Bicara Tim Satgas Penanganan COVID-19 Tjetjep Yudiana menyebut banyak menerima laporan dari masyarakat pasca empat hari penerapan PPKM Darurat di Tanjungpinang dan Bintan. Terutama menyangkut harus antigen di tempat dengan membayar Rp150 ribu per orang. 

Menjawab laporan tersebut, kata Tjetjep, Pemerintah Provinsi Kepri, Pemkab Bintan dan Pemko Tanjungpinang telah sepakat untuk membuat kebijakan guna membantu masyarakat selama masa penerapan PPKM. 

Khusus soal pelaksanaan penyekatan di perbatasan jalan Bintan-Tanjungpinang, Kamis (15/7/2021) sore, Pemprov Kepri segera menggelar rapat dengan Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan dan hasilnya langsung disiarkan ke seluruh media massa melalui konferensi pers yang dilakukan di ruang rapat utama lantai 4 Dompak, Tanjungpinang. 

Sesuai hasil rapat, terang Tjetjep, khusus mobilitas orang dari Tanjungpinang ke Bintan dan sebaliknya. Seperti halnya, bagi pekerja atau yang sehari-hari memang memiliki aktivitas kerja esensial di Tanjungpinang, cukup dengan menunjukkan surat keterangan dari pimpinan perusahaan atau instansi tempat bekerja. Sedangkan untuk pedagang pasar atau petani dibutuhkan surat keterangan dari pengelola pasar seperti BUMD atau siapa pun yang ditunjuk atau berwenang mengelola pasar dimaksud. 

“Sedangkan untuk masyarakat yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan dari pasar atau instansi tempat kerjanya. Baru harus menunjukkan surat vaksin dan bukti antigen dengan hasil negatif. Jika tidak bisa, tetap harus vaksin ditempat, karena itu bagian dari tujuan agar lalu-lalang orang tidak bebas,” kata Tjetjep. 

Tjetjep juga mengapresiasi Pemko Tanjungpinang yang telah menyediakan layanan rapit antigen di tempat sehingga masyarakat tidak harus pulang dulu ke tempat asalnya masing-masing. 

Dilanjutkan Tjetjep lagi, peraturan PPKM Darurat dengan sistem penyekatan ini adalah untuk mengurangi mobilitas massa agar penyebaran COVID-19 tidak meluas. Dan PPKM Darurat ini hanya akan berlangsung hingga 20 Juli 2021. 

Sementara itu, Surjadi, selaku Koordinator Lapangan Satgas COVID-19 Kota Tanjungpinang mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri.

Karena kondisi Tanjungpinang yang bener bener darurat COVID-19 dan perlu pengetatan mobilitas orang yang akan masuk. 

“Kita berusaha sebisa mungkin. Untuk masyarakat yang masuk ke Tanjungpinang diluar keperluan esensial dan sebisa mungkin dihindari untuk masuk ke Tanjungpinang. Begitu juga yang akan keluar Tanjungpinang,” kata Surjadi. 

Adapun untuk tes antigen di lapangan, lanjut Surjadi, sejauh ini hanya dinlakikan secara acak. Atau hanya kepada orang-orang yang dicurigai. 

“Yang terjadi di lapangan, yang di antigen ditempat tidak sebanyak yang dibayangkan. Hanya diambil sampel secara acak saja,” katanya. (mk/mc)

Print Friendly, PDF & Email