Tak Relevan, Mantan Ketua IMKL Sayangkan Pernyataan Kritik Mahasiswa

Mantan ketua IMKL Tanjungpinang, Nobariasyah. (F:ist)

LINGGA (marwahkepri.com) – Berbagai macam pernyataan maupun kritikan atas kinerja pemerintahan Kabupaten Lingga dibawah kepemimpinan M. Nizar dan Neko Wesha Pawelloy terus berbuntut.

Salah satunya, kritikan yang disampaikan oleh pengurus Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) kota Tanjungpinang periode 2021-2022 yang dinilai terlalu tendensius dan berlebihan serta mendiskreditkan pimpinan daerah.

Hal ini pun sangat disayangkan oleh mantan ketua IMKL kota Tanjungpinang, Nobariasyah. Menurutnya, perlu adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah, agar informasi yang dijadikan bahan kritikan itu jelas, sehingga tak menyudutkan kebijakan pimpinan daerah.

“Koordinasi itu penting, saya mantan ketua, saya juga kerap menanggapi isu-isu yang beredar,” katanya, Senin (05/07/2021).

Menanggapi beberapa statmen yang disampaikan oleh IMKL kota Tanjungpinang terkait kritikan atas program 100 hari kerja.

Dirinya menuturkan, hal itu bukan merupakan bagian yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Sebab, pernyataan tersebut telah disampaikan langsung oleh Bupati Lingga, bahwa pada pemerintahnya tidak ada program kerja 100 hari.

“Bukannya telah disampaikan Bupati, tidak ada program kerja 100 hari. Ini jelas disampaikan saat memimpin kabupaten ini. Jadi apanya yang harus mereka kritik, ini salah. Jangan gagal paham. Kesannya tendisius menyudutkan,” ucap dia.

Selanjutnya, terkait masalah pemberhentian PTT/THL, Nobariasyah menjelaskan IMKL harus memahami dulu mekanisme perjanjian kontrak kerja, sehingga dalam sistem kontrak sudah jelas tiba masanya. Karena pemerintah sendiri punya analisis dalam menilai kinerja bawahannya.

“Kenapa kontraknya tidak diperpanjang. Yang namanya kontrakkan begitu, diperpanjang atau tidak. Sudah jelas bukan bertahan kerja selama-lamanya,”

Dia menegaskan, mahasiswa punya kebebasan yang kuat untuk menjadi pilar masa depan, salah satunya dengan mengkritik kebijakan pemerintah. Namun disisi lain, perlu adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah, agar informasi yang dijadikan bahan kritikan itu jelas, menjadi referensi dan bahan diskusi kembali.

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan prinsip good government itu benar. Tapi sekali saya katakan harus koordinasi, komunikasi. Jalin komunikasi, biar sama sama tau,” tutupnya. (mk/Willy)

Print Friendly, PDF & Email