Majelis Hakim Minta Anggaran Kerjasama Publikasi Pemko Tanjungpinang Tahun 2019 Dibuka

Suasana sidang. (F:ist)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Sidang ajudikasi lanjutan dengan nomor 001/II/KI-Kepri-PS/2021 antara pemohon informasi Sholikin melawan Pemerintah Kota Tanjungpinang di kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, kembali berlangsung Kamis, (16/6/2021).

Sidang kali ini merupakan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Jazuli, beserta anggota membacakan kronologi sengketa informasi sejak proses permohonan informasi, keberatan permohonan informasi, hingga laporan kepada Komisi Informasi Kepri. Alasannya, karena tidak diberikannya data yang diminta oleh Sholikin oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Majelis menilai, bahwa tuduhan Pemko Tanjungpinang sebagai termohon jika Sholikin tidak memiliki legal standing pada sidang sebelumnya akhirnya terbantahkan.

“Majelis Hakim memutuskan bahwa saudara Sholikin memiliki legal standing sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yakni sebagai warga Negara Indonesia,” kata Ketua Majelis Jazuli.

Majelis memutuskan, menerima permohonan informasi yang diminta oleh pemohon untuk sebagian.

“Majelis memutuskan bahwa permohonan informasi yang diminta oleh pemohon diterima sebagian,” tambahnya.

Adapun informasi yang tidak dapat diberikan yakni mengenai salinan seluruh perjanjian kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dengan pihak penyedia jasa anggaran jasa publikasi pada APBD murni dan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019, alasannya Dinas Kominfo pada tahun 2019 tidak menggunakan kontrak kerjasama, melainkan hanya dengan surat pesanan sebagaimana pengakuan termohon.

Permohonan informasi yang diajukan pemohon adalah:

1. Salinan seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran jasa publikasi pada APBD murni dan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019.
2. Salinan seluruh Surat Perintah Pencairan Dana penggunaan anggaran jasa publikasi pada APBD murni dan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019
3. Salinan seluruh Surat Perintah Membayar (SPM) penggunaan anggaran jasa publikasi pada APBD murni dan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019
4. Salinan syarat kerjasama belanja jasa publikasi yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran 2019, keempat point tersebut adalah informasi yang bersifat terbuka, bunyi amar putusan Majelis Hakim.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Kepulauan Riau, Ridwan Lingga yang turut hadir dalam persidangan menilai, putusan Komisi Informasi Kepri sudah sangat adil dan harus diapresiasi.

“Saya sangat mengapresiasi putusan majelis ini adalah putusan yang adil, tegas dan terukur,” ungkap Ridwan.

Ridwan menyarankan, agar Pemerintah Kota Tanjungpinang legowo dan tidak perlu melakukan upaya banding meskipun langkah tersebut sesuai dengan koridor dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Saya harap, Pemko Tanjungpinang legowo dan menerima putusan Komisi Informasi Kepri, tidak perlu banding karena hanya membuang energi, biaya dan waktu. Apalagi ini masa pandemi, jangan sampai konsentrasi bu wali kota terpecah karena ada pejabatnya yang tidak mau menaati UU,” ujarnya.

Menurutnya, inilah saatnya Pemerintah Kota Tanjungpinang membuktikan diri bahwa dibawah kepemimpinan Wali Kota Rahma, Pemko menjadi lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

”Agar tercapainya anti korupsi itu, ya harus tercipta dulu transparansi, karena tujuan diciptakannya UU keterbukaan informasi demi menciptakan negara yang bebas dan bersih dari perilaku korupsi,” tandasnya.(L/M).

Print Friendly, PDF & Email