Belanda Memisahkan Sistem Pemerintahan untuk Warga Melayu dan Tionghoa

Foto Ilustrasi: asset-a.grid.id

 

Pada zaman kolonial Belanda, pemerintahan di Batam masih sangat sederhana. Jumlah penduduk Batam waktu itu belum memadai untuk level pemerintahan setingkat kecamatan. Umumnya pesisir – pesisir pulau sudah berpenghuni, namun hanya beberapa kepala keluarga.

Jumlah penduduk yang agak ramai terdapat di beberapa daerah dan pesisir saja seperti Pulau Buluh, Nongsa, Belakangpadang, Pulau Terong, Tembesi, Duriangkang, Telaga Punggur, Sambau, Sei Buluh.

Melihat komposisi etnis yang dominan yaitu Melayu dan Tionghoa, Belanda membagi dua sistem pemerintahan di Batam. Bagi masyarakat di pulau dan pesisir yang umumnya dihuni oleh etnis Melayu, dipimpin oleh penghulu.
Sedangkan daerah yang dihuni oleh etnis Tionghoa yang umumnya berada di pedalaman dipimpin oleh tau lo atau kepala desa juga biasa disebut kampong.

Di masa penjajahan Belanda, Batam dibagi dalam empat penghulu dan empat tau lo. Masing-masing Pulau Buluh yang dipimpin oleh penghulu Hasyim, Pulau Terong oleh Makruf, Belakangpadang oleh penghulu Daeng Sekemak dan Nongsa dipimpin penghulu Mahmud.

Sedangkan empat tau lo yang ada di Batam yaitu tau lo Tembesi, Sei Buluh yang dipimpin tau lo Tan Tek Djoei, Sambau dipimpin tau lo Liem Djoei Hiang dan Duriangkang dipimpin tau lo Kho Peng Nam. Tau lo Tan Pek Djoi yang memimpin desa atau kampung Sei Buluh punya kaki atau wakil di Telaga Punggur yaitu Tan Wi Ki.

Keempat tau lo ini mempunyai atasan yang disebut kongsi. Kongsi artinya yang mengatur semua urusan. Di Batam hanya ada satu kongsi yaitu Tan Yu She yang berkedudukan di Pulau Buluh. Waktu zaman Belanda, Pulau Buluh merupakan pusat pemerintahan Belanda di Batam dan pulau-pulau di sekitarnya. Di Riau Kepulauan, pusat pemerintahan Belanda berada di Tanjungpinang. ~ MN Tahar

Print Friendly, PDF & Email