Batam Bermula dari Mandat kepada Raja Isa

Kompleks Makam Zuriat Nong Isa. (F: doc)

Sebelum menjelma menjadi sentra urban yang tumbuh cepat, Batam melewati suatu periodesasi sejarah yang tidak ramai dibicarakan orang. Maklum, kota ini mulai marak ketika era industrialisasi dibuka. Sebagian besar populasi penduduk adalah pekerja migran.

Mereka tidak tahu menahu bagaimana sejarah Batam ini bermula, jika publikasi terhadap embrio Batam tidak disiarkan secara masif. Apalagi sebagian sudah terlanjur mempercayai sebuah kalimat politis yang berencana meminggirkan kearifan lokal: Batam dulu hanyalah sebuah pulau kosong tak berpenghuni.

Raja Isa akhirnya tersimak dalam sebuah manuskrip yang lama terselip. Ia adalah penghuni penting Batam di masa-masa awal, tepatnya di Nongsa. Seabad lebih sebelum Indonesia merdeka, Batam sudah ditetapkan sebagai bagian dari sistem pemerintahan sistematis yang berpusat di Kerajaan Riau Lingga.

Digambarkan bahwa di zaman Raja Isa, Batam sudah menjadi tempat transit orang-orang Kepulauan Riau ketika menunaikan ibadah haji. Batam juga sudah dijadikan tempat keluar masuk barang dagangan, dan kerap dijadikan tempat pelaksanaan kenduri akbar bagi pembesar-pembesar Kerajaan Riau Lingga.

Perjalanan yang dilakukan seorang Belanda, JG Shot pada tahun 1882 dapat memperkuat kiprah Raja Isa di Batam. Meskipun ketika itu Raja Isa sudah mangkat, namun peranannya dalam membuat sejumlah jaringan jalan, sebagaimana yang dilaporkan Schot, jelas tak terbantahkan.

Jalan tersebut di antaranya yang membentang antara Sungai Lekop dan Batoe Hadji, Tiban, Kranji dan Telok Senimba. Begitu juga dengan jalan dari Tiban ke Sungai Panas dan Kampung Belian. Selain itu jalan dari Senggoenoeng ke arah Telok Tering serta Asiamkang.

Bahkan bentangan jaringan jalan dari Sungai Panas ke arah Kangboi melewati bagian Selatan Bukit Ladi arah Batoe Hadji (Batu Aji), yang diikuti dengan jaringan jalan dari Duriangkang ke arah Tiban.

Di sini jelas, Raja Isa bukanlah sembarang orang apalagi jika dikaitkan dengan tapak-tapak sejarah Batam. dulunya, jika orang-orang hendak bepergian ke wilayahnya, mereka menyebutnya hendak pergi ke tempat Nong Isa (nama timang-timang Raja Isa) yang lama-lama menjadi Nongsa.

Perannya semakin kokoh setelah ia ditetapkan sebagai pemegang perintah ke atas Nongsa dan rantau sekitarnya atas nama Sultan Abdulrahman Syah Lingga – Riau (1812-1832) dan Yang Dipertuan Muda Riau (YDMR) Raja Jakfar (1808-1832). Perihal ini termuat dalam dokumen pengukuhan pada 22 Jumadil Akhir 1245 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1829 Hijriah.

Ketika dikukuhkan sebagai pemegang perintah atas Nongsa dan rantau sekitarnya, Raja Isa diperkirakan berusia 50 tahun dan ia wafat pada 1831. Meski cuma berlangsung sekitar tiga tahun, namun menurut Aswandi Syahri, kepemimpinan Raja Isa merupakan pijakan adanya sistem pemerintahan lokal di Batam, setelah tidak lagi menjadi pusat pemerintahan Temenggung Johor yang ditinggal oleh Temenggung Abdul Jamal atau Daeng Ronggek.

Temenggung Abdul Jamal hijrah dari Pulau Bulang ke Singapura dengan membawa 150 orang pengikutnya pada 1811. Kepindahan Temenggung Abdul Jamal juga diikuti oleh orang Sabimba atau Orang Senimba, penduduk asli Batam yang mendiami kawasan sekitar Teluk Senimba.

Setelah Raja Isa wafat, wilayah administrasi pemerintahan atas Nongsa dan rantaunya mulai berkembang lebih maju dengan batasan-batasan yang lebih jelas dan mencakup seluruh kawasan Kepulauan Batam (Battam Archipel). Paling tidak dari laporan Schot diketahui bahwa hingga tahun 1882, kawasan Kepulauan Batam telah dipecah menjadi tiga bagian.

Masing-masing mempunyai pemerintahan terpisah membentuk sebuah wilayah administrasi pemerintahan yang disebut Wakilscap, namun tetap di bawah kendali Yang Dipertuan Muda Riau (Raja Muhammad Yusuf) di Penyengat.

Wilayah pertama yang terletak di bagian Utara pulau Batam adalah Wakilchap Nongsa yang membentang dari muara Sungai Ladi di pantai Utara Batam hingga muara sungai Duriangkang, Kangboi dan Asiamkang. Wilayah kedua adalah wakilchap yang mencakupi kawasan pulau Buluh dan pulau sekitarnya seperti Belakang Padang, Sambu, Bulang Setokok, Rempang dan Galang serta sebagian Pulau Batam.

Wilayah ini bukanlah wilayah apanase seperti halnya Nongsa, sehingga langsung di bawah kendali Yang Dipertuan Muda Riau melalui seorang wakilnya bernama Raja Usman. Sedangkan wakilschap ketiga adalah Wakilschap Sulit. Sebuah kawasan yang cukup luas mencakupi pulau Cembul, Kepala Jeri, Kasu, Telaga Tujuh, Sugi, Moro, Sangla (Shalar), Sandam, Durai dan Kateman.

Catatan Raja Isa sebelum itu memang tak banyak dapat ditemukan. Barangkali ini dapat dimaklumi karena Batam ketika itu masuk dalam daerah jajahan Inggris. Baru setelah Traktat London 1824, Batam menjadi bagian jajahan Belanda.

Artinya Raja Isa dikukuhkan sebagai pemegang pemerintah atas Nongsa dan rantau sekitarnya terjadi setelah lima tahun Traktat London (1824-1849), yang ditandai dengan surat Comisaries Jenderal sekaligus Resident Riouw, Letnan Kolonel Cornelis PJ Elout.

Demikianlah historikal Raja Isa yang kini dikukuhkan sebagai landasan awal untuk menghitung usia atau Hari Jadi Batam. Penetapan Hari Jadi Kota Batam bersumber dari kerisauan kolektif para sesepuh dan pemerhati serta penggiat kearifan lokal.

Dalam hal ini Penulis selalu mengikuti setiap proses upaya penetapan “tanggal keramat” bagi Batam tersebut. Proses penentuan tanggal keramat itu sudah bermula sejak 2003 dengan mengambil berbagai perbandingan dan sumber sejarah. Titik klimaksnya adalah ketika terjadi Rapat Paripurna DPRD Kota Batam tanggal 23 Juli 2009 yang mengukuhkan bahwa Batam sudah berumur 180 tahun sejak Raja Isa dinobatkan sebagai pemegang pemerintah atas Nongsa dan rantau sekitarnya pada 18 Desember 1829.

Pada 18 Oktober 2003 ketika Batam dipimpin Nyat Kadir sebagai walikota, seminar Hari Jadi Batam pertama kali dilaksanakan. Ketika itu tampil empat narasumber yakni Ir H Raja Usman Draman, Drs Ridwan Malay, M Hum, DR Yusmar Yusuf, M PSi dan DR (Hc) Tenas Effendi.

Yang berkembang dalam seminar pertama ini adanya sejumlah alternatif untuk dapat dijadikan sebagai dasar penetapan Hari Jadi Kota Batam, tapi tarikh 8 Rabi’ul Awal 1316 H bertepatan dengan 26 Juli 1898 M sempat menguat.

Tarikh ini merupakan tanggal Surat Karunia Kerajaan dari Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi atas nama Kerajaan Riau Lingga kepada puteranya Raja Abdullah (Tengku Besar), Raja Ali Kelana, dan kepada saudaranya Raja Muhammad Thahir untuk mengelola sebagian tanah kerajaan di Pulau Batam.

Selanjutnya dalam catatan sejarah terhadap hal berkenaan, Raja Ali Kelana terkesan lebih serius mengelola Batam karena namanya sering disebut-sebut. Bahkan pada waktu itu semangat industrialisasi sudah tertancap, ditandai dengan keberadaan pabrik batu bata bernama Batam Brick Works di Batuaji.

Usaha ini berkantor pusat di Singapura dan menjadi cukup terkenal karena mutunya sebagai yang terbaik di negeri Semenanjung Melayu dan Kawasan Timur Jauh. Bersempena dengan pelaksanaan pameran di Hanoi dan Pulau Penang pada tahun 1907, Batam Brick Works memperoleh penghargaan sebagai produk bata terbaik se-Asia Tenggara.

Merujuk kepada semangat kekinian Batam yang berkembang hebat sebagai basis industrialisasi, keberadaan industri bata bermerk “BATAM” ini dapat menjadi susur menarik untuk menentukan Hari Jadi Batam. hanya saja tidak ditemukan kapan pabrik itu didirikan. Bahkan dalam buku yang ditulis Song Ong Siang tidak menyebut Raja Ali Kelana sebagai pemilik pabrik tersebut, tetapi milik seorang pengusaha Tionghoa dari Singapura bernama Sam Ong Leong.

Dari dokumen yang dimiliki, kata Aswandi Syahri, memang bukan Raja Ali Kelana sebagai pemilik pabrik batu bata di Batam. Pun tidak diketahui secara pasti, apakah Sam Ong Leong membangun pabrik batu bata di atas lahan yang disewanya dari Raja Ali Kelana. Tetapi yang pasti kata Aswandi, ketika pengelolaan pabrik bata itu diambil alih Raja Ali Kelana-lah bata merk “BATAM” diakui mutunya dan makin dikenal di kawasan Semenanjung.

Setelah itu Raja Ali Kelana menjualnya kepada seorang pengusaha Singapura, pemilik Sam Bee Brick Works, satu tahun menjelang pamakzulan Sultan Abdulrahman dan Tengku Besar Kerajaan Riau Lingga pada tanggal 10 Februari 1911.

Selain pada hal-hal yang berkenaan dengan Raja Ali Kelana, pada seminar tanggal 18 Oktober 2003 itu memunculkan opsi momentum awal dikembangkannya Batam oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam melalui Kepres Nomor 41 Tahun 1973 yang ditetapkan tanggal 22 November 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

Pelantikan Usman Draman sebagai Walikota tanggal 24 Desember 1983 setelah Batam ditetapkan sebagai Kotamadya Administratif, juga sempat digadang-gadangkan. Bahkan tanggal 24 Desember selalu dirayakan secara terkoordinasi oleh Pemko Batam, yang sempat memunculkan persepsi bahwa tanggal tersebut adalah Hari Jadi Kota Batam.

Wacana tentang Raja Ali Kelana muncul lagi dalam seminar kedua penentuan Hari Jadi Kota Batam yang diadakan tahun 2007, semasa Ahmad Dahlan sudah menjadi Walikota Batam. Seminar yang ditaja Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam ini didukung penuh oleh Pemko Batam. Namun dalam seminar ini tidak muncul opsi tarikh pasca kemerdekaan, seperti pada seminar pertama.

Kendati opsi tentang Raja Ali Kelana tetap muncul tapi tidak menjadi prioritas, namun penunjukan Raja Isa sebagai pemegang pemerintahan atas Nongsa dan rantau sekitarnya oleh Sultan Abdulrahman Syah dan YDMR Raja Jakfar serta juga mendapat Surat Pengukuhan oleh Resident Riouw Letkol Cornelis PJ Elout tanggal 18 Desember 1829, ditempatkan pada opsi nomor satu.

Berikutnya, peristiwa tanggal 1 dan 2 Oktober 1895 saat YDMR X Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi melakukan “resuffel” besar-besaran terhadap jabatan wakil-wakilnya yang berada di sejumlah daerah dalam wilayah Kerajaan Riau Lingga. Peristiwa ditandai dengan pengangkatan Tengku Umar bin Tengku Mahmud sebagai Amir Pertama yang berkedudukan di Batam berdasarkan Besluit (Surat Keputusan) Kerajaan Riau Lingga Nomor 12, hari Rabu tanggal 12 Rabi’ul Akhir 1313 H (22 Oktober 1895 M).

Titik terang Batam memilik hari jadi baru terasa lebih setahun kemudian menyusul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kota Batam, yang diketuai Irwansyah. Tapi oleh karena dua kali seminar masih terdapat sejumlah opsi yang sifatnya belum final, maka DPRD Kota Batam dan Pemko Batam sepakat melaksanakan seminar tanggal 17 Juni 2009. Dalam kesempatan itu Aswandi Syahri kembali tampil sebagai narasumber, dengan Panelis Drs H Nyat Kadir, Rida K Liamsi, dan Ketua LAM Kota Batam, Imran AZ.

Seminar tersebut juga diikuti oleh Pansus Hari Jadi Kota Batam, jajaran Pemerintah Kota Batam, LAM Batam, media massa, dan kalangan akademisi se-Kota Batam. pada kesempatan ini, baik pembicara utama maupun para panelis sepakat menetapkan Hari Jadi Kota Batam sesuai momentum penobatan Raja Isa sebagai pemegang pemerintah atas Batam dan rantau sekitarnya pada 18 Desember 1829. ~MN Tahar

Print Friendly, PDF & Email