Dinas Perkim Anggarkan 5 Paket Pembebasan Lahan

Kasi Pertanahan Dinas Perkim Natuna, Agustian.

MARWAHKEPRI.COM, NATUNA – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Natuna, akan membebaskan 5 paket lahan pada tahun 2021.

Salah satunya pembebasan lahan untuk pembangunan embung Air Tinggung di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Ini menjadi prioritas dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan air baku di Natuna, khususnya di pulau Bunguran.

Kasi Pertanahan Perkim Natuna, Agustian, mengatakan, kegiatan ini merupakan usulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hanya saja penganggarannya di Dinas Perkim.

“Iya benar, tahun ini kita akan membebaskan lahan seluas 1 hektar untuk pembangunan embung air tinggung”, ujarnya kepada Marwahkepri.com, Jumat 4 Juni 2021, via telepon seluler.

Agus menyampaikan, untuk pembebasan lahan pembangunan embung yang akan dikerjakan oleh BWSS tahun depan itu, Dinas Perkim mengalokasikan anggaran sekitar Rp 100 juta melalui APBD Natuna tahun 2021.

“Kita tidak bisa menentukan harga, pertimbangannya memakai jasa konsultan penilai. Mereka itu adalah KJPP yang mendapat lisensi dari Kementerian Keuangan, setelah dinilai baru diserahkan kepada Pemkab Natuna”.

Selain itu, Perkim juga akan membebaskan lahan untuk pelabuhan Ro-ro di Serasan (usulan dinas Perhubungan), lapangan bola kaki Sakura Kelurahan Sedanau, lapangan olahraga terpadu di Cemaga, dan pembebasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Sepempang.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, pengadaan tanah lapangan bola kaki sakura Kelurahan Sedanau dianggarkan sebesar Rp 150 juta, pengadaan tanah lapangan olahraga terpadu RT 002/RW 003 Desa Cemaga Rp 200 juta, pengadaan tanah pelabuhan Ro-ro di Serasan Rp 150 juta, pengadaan tanah untuk embung Air Tinggung desa Sepempang Rp 50 juta, dan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Padang Buluk, Desa Sepempang sebesar Rp 10 juta.

“Ini sifatnya pra semua, karena kita masih melihat dulu situasi dan kondisi di lapangan. Apakah tanah tersebut ada sengketa atau tidak. Kalau memang tidak ada baru kita proses lebih lanjut”.(mk/nang)

Print Friendly, PDF & Email