Menteri PUPR Sebut Biaya Membangun Ibu Kota Negara Baru Belum Dianggarkan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (F:antara)

JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut hingga saat ini biaya membangun ibu kota negara (IKN) belum dianggarkan.

Menurutnya, sampai saat ini pun belum ada pembahasan anggaran ibu kota baru di tingkat kabinet. Bahkan, dalam paparan pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR 2022 yang totalnya mencapai Rp 100,46 triliun pun belum ada rencana kegiatan dan penganggaran untuk pembangunan ibu kota negara baru.

“Ini anggarannya juga belum ada, bahkan pagu indikatif 2022 ini sebenarnya ada catatan. Ini belum termasuk anggaran IKN, belum masuk anggaran food estate, belum masuk anggaran kawasan industri terpadu, itu catatan di SKB Kemenkeu dan Bappenas,” papar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (2/6/2021).

Basuki menjelaskan sampai saat ini pemerintah, khususnya pihaknya masih melakukan desain atau perencanaan untuk ibu kota baru. Dia menegaskan nantinya hanya Presiden Joko Widodo saja yang bisa mengumumkan soal bentuk ibu kota baru, itu pun bila undang-undangnya sebagai landasan hukum sudah disahkan oleh DPR.

“Tentang IKN ini memang kami siapkan softwarenya, kami tunggu pengesahan UU-nya beliau yang akan sampaikan, pak Presiden. Kami masih siapkan software desainnya, tapi nanti masih menunggu pengesahan UU-nya dari DPR,” ungkap Basuki.

Selain membuat desain dan perencanaan, Kementerian PUPR juga saat ini mulai menyiapkan untuk acara ground breaking ibu kota negara baru. Pihaknya akan menyiapkan Istana Negara, akses jalan, hingga alur drainase di ibu kota baru.

“IKN kami sedang siapkan ground breakingnya untuk istana, jalan, dan air, serta drainasenya,” ujar Basuki.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rencana pembangunan ibu kota negara baru akan masuk dalam APBN 2022.

“Kita masukkan pemindahan ibu kota negara, kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI dan BI, Senin (31/5/2021) lalu.

Sri Mulyani mengungkapkan pembangunan IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilakukan dengan berbagai skema yang inovatif atau tidak melulu mengandalkan keuangan negara atau APBN.

“Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal,” ujar Sri Mulyani. (mk/dtk)

Print Friendly, PDF & Email