KOLOM | Magna Carta dan Presiden Satu Periode

The Birthplace of Modern Democracy: chef.bbci.co.uk

Oleh Muhammad Natsir Tahar

Demokrasi diterbangkan dengan kuda pegasus ke sejumlah negara acak. Demokrasi itu seperti jelmaan si cantik Pandora dengan kotaknya. Kotak itu telah lama menganga, dan sedang meneror kemanusiaan kita. 

Rakyat penganut demokrasi sekaligus adalah perundung digital terkejam ketika membela sesembahan politik masing–masing. Negeri ini menjadi tercabik dua atau tiga. Tak ada lagi roman kesantunan ketika mempertahankan argumen semu pilihan politik mereka. Itu belum dihitung perkelahian dan amuk politik antar pendukung, yang abadi sepanjang ritual lima tahunan. Belum lagi yang harus meringkuk dalam penjara karena campur tangan politik.

Setidaknya seperti Digital Civility Index (DCI) baru-baru ini sebutkan, netizen Indonesia mendapat label paling tidak sopan di Asia Tenggara. Seperti buku bertemu ruas, ruang digital Indonesia menjadi paling bising, paling ganas, dan paling mendidih, apatah itu oleh buzzer politik bayaran hingga militan pemburu surga segala agama, tak lupa pemuja mitos-mitos budaya untuk dibebankan kepada prevalensi politik.

Sejak demokrasi berada di jemari penghuni media sosial, watak asli semuanya terbongkar. Media sosial tak ladang narsisme dan hoaks belaka, tapi jadi ruang bicara politik siapa saja dengan logika bias dan landasan argumen yang rapuh.  Seperti kata Tom Nicholas, penulis buku “Matinya Kepakaran” (The Death of Expertise), internet bukan hanya membuat kita makin naif, tapi juga lebih kejam.

Matinya kepakaran, ditenggarai Nicholas akan membahayakan demokrasi. Soal demokrasi, kita adalah murid paling taat Amerika Serikat, dengan menyembunyikan kata liberal di belakangnya. Amerika dan Indonesia sesama republik, tempat warganya memandatkan orang lain untuk mengambil keputusan atas nama rakyat. Tapi apakah setara?

Amerika yang sudah ada 245 tahun lalu, bahkan tak sanggup menahan teror kotak pandora demokrasi itu. Demokrasi elektoral mereka pernah meloloskan Donald Trump, presiden paling memilukan kubu Partai Republik, partai yang dikenal sebagai pembawa warisan mitos kewaskitaan aristokrat abad pertengahan. Trump bahkan disokong oleh penganut Bumi Datar (Flat Earth Theory) dan kegilaan teori konspirasi lainnya, yang menolak kemapanan sains.

Lalu apa yang dapat dilakukan oleh demokrasi elektoral kita? Para begawan pemuja demokrasi, mestinya bicara jujur, bahwa kita sebenarnya bangsa yang masih tertatih-tatih dan perlu dipapah agar bisa menegakkan demokrasi.

Demokrasi hari ini sejatinya masih sebentuk bualan mewah, sebuah gagasan futuristik, ia tepat setelah semuanya siap. Tidak kah hari ini kita terlihat menyedihkan: seperti kanak-kanak yang memakai baju orang dewasa? Baju yang dibayar dengan sangat mahal, tak hanya uang ratusan triliun, tapi juga tenaga, waktu, dan kewarasan.

Kita punya instrumen demokrasi bernama partai politik. Tapi ketika disehadapkan dengan logika palsu bernama elektabilitas, syaraf kognisi mereka segera lumpuh. Lembaga survei menjadi agama berikutnya yang harus mereka anut.

Penggiat lembaga survei berlagak seperti pakar dengan berderet-deret teori yang tak lain adalah pseudosains, yang seolah-olah ilmiah. Para pakar politik ikut-ikutan mengabstraksikan bahkan meligitimasi proses demokrasi elektoral kita secara miopik, padahal ada tangan-tangan tak kentara sedang mendominasi, yang bukan berasal dari elemen demokrasi an sich.

Demokrasi punya sepupu jauh bernama kapitalisme. Di Amerika sendiri kapitalisme bukanlah kerabat yang baik. Ia berusaha mendorong proses demokrasi diruda-paksa oleh kekuatan modal. Ini pula yang terjadi di Indonesia sebagai anak bawang. Bila Amerika terus mempertahankan model ini, maka ia akan terus digilas oleh Tiongkok _yang di sisi lain dipimpin diktator Xi Jinping_ namun tertutupi oleh model meritokrasi: mengutamakan kepakaran melebihi apapun.

Lalu apa solusinya untuk Indonesia? Pembatasan jabatan presiden jadi satu periode perlu dipertimbangkan, agar ia segera terbebas dari hegemoni politik dari semua arah. Selain itu adalah menggagas Magna Carta jilid dua. Magna Carta jilid pertama yang terjadi di Inggris pada 1215 telah melucuti sebagian kekuasaan absolut King John, maka untuk Indonesia kita perlu membatasi kewenangan presiden, menjadi setara Ratu Inggris Elizabeth II atau Presiden Singapura Halimah Yacob.

(Singapura tidaklah benar-benar sempurna, akhirnya tergelincir pada godaan politik dinasti. Goh Chok Tong mewariskan takhta perdana menteri kepada sang putra mahkota, Lee Hsien Loong. Sepanjang mereka dapat membuktikan kepakarannya, kesempurnaan itu dapat ditunda. Di Indonesia dinasti politik tidak pernah didukung oleh fakta empiris macam ini, sehingga tidak relevan).

Dengan ruang gerak yang dipersempit seperti Inggris dan Singapura, kepala negara hanya mengurusi hal-hal yang bersifat seremonial dan formalitas saja, meskipun diberikan sedikit hak veto terkait penyelidikan korupsi dan seremonial pelantikan kabinet atas rumusan dewan pakar independen, bukan partai politik.

Selanjutnya kabinet dikelola secara scientific. Negara kemudian dapat berjalan dengan profesional dan terbebas dari gangguan politik. Di tahap awal barangkali akan terjadi perdebatan soal presidensial dan parlementer. Tapi itu hanya proses, bukan tujuan.

Monarki dan demokrasi hanyalah plasma, tapi inti dari plasma itu adalah negara ilmiah. Demokrasi elektoral pada tahap ini gunanya hanya untuk pemuasan romantisme antara mental feodal dengan jelata yang butuh pujaan, kelindan abadi antara patron dan klien, kohesi tradisional antara superior dan inferior, yang dikemas dalam paket terbatas.

Biarkan masyarakat yang butuh kultus individu mengusulkan pujaannya, karena jika pun salah pilih dan absurd, negara tetap berjalan secara prosedur ilmiah dan terukur. Presiden tidak lagi ikut berpikir, untuk hal-hal yang di luar kemampuan otaknya. Sehingga dengan demikian tak layak dipersalahkan.

Pada akhirnya tindak tanduk presiden tak lagi paling dipercakapkan di media sosial. Tidak ada lagi orang yang akan menyanjung atau menghujat presiden dalam setiap fenomena istana. Media sosial tak lagi menjadi mahkamah bagi setiap inci kelakuan presiden. Dan pertengkaran – pertengkaran politik menggelikan antar elit dan sesama jelata, akan lenyap dengan sendirinya. Kita pun kembali dapat menghirup udara segar kesantunan sesama anak bangsa. ~

Print Friendly, PDF & Email