Kejari Natuna Akan Selidiki Anggaran Dana Desa Ceruk Hingga Tuntas

MARWAHKEPRI.COM.NATUNA – Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Imam MS, Sidabutar, SH, MH., dengan didampingi Kepala Seksi Intelijen Natuna, Muhammad Albar Hanafi Negara dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Natuna, Jhon Fredy Simbolon, menyampaikan adanya peningkatan status dulunya penyelidikan sekarang menjadi penyelidikan dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), tahun 2021 terhadap Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, di ruang vicon Kejaksaan Negeri Natuna, jalan Pramuka Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Senin(10/05/2021).

Berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Nomor :SP.OPS-04/L.10.13/Dek.1/03/2021 tanggal 29 Maret 2021.

Pada kesempatan itu, Imam MS, Sidabutar, mengatakan peningkatan untuk status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan DD dan ADD yang terjadi di Desa Ceruk tahun 2021, merugikan keuangan negara sejumlah 200 juta rupiah.

“Berdasarkan dari hasil ekspose atas hasil pelaksanaan surat perintah operasi intelijen yang mana dari hasil permintaan keterangan serta dokumen pendukung lainnya yang sudah dimiliki atau memperoleh bukti permulaan yang cukup terjadinya ada tindak pidana korupsi,” ungkap Imam.

Dari hasil ekspose perkara tersebut, penyelidikan diketahui bahwa ADD di Desa Ceruk dari bulan Januari hingga Maret tahun 2021, sudah di cairkan tanpa ada landasan hukum yang jelas.

“Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan tentang pengelolaan Dana Desa antara lain : permendagri nomor 20 tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa dan Perbup Natuna, nomor 82 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa serta tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang yang bisa merugikan keuangan Negara,” beber Imam.

Hingga sampai saat ini Imam berujar, seluruh perangkat desa Ceruk itu juga mengalami keterlambatan untuk menerima gaji dan tunjungan selama tiga bulan lamanya dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang di kuncurkan melalui APBD Daerah.

Imam mengatakan, masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa Covid-19 juga disalahgunakan, selanjutnya dalam proses penyidikan nantinya tim penyidik dari kejaksaan Negeri Natuna, akan terus mendalami bukti-bukti yang ada guna untuk membuat keterangan tindak pidana Korupsi yang terjadi.

Sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama tim penyidik telah dapat menentukan tersangka.(mk/zani)

Print Friendly, PDF & Email