DPRD Kepri Setujui Ranperda Perseroda Pembangunan Kepri jadi Perda dengan Beberapa Catatan

Para pimpinan sidang paripurna. (F:ist)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kepri memberikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perseroda Pembangunan Kepri dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat sidang utama DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Kamis (6/5/2021).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahyono didampingi unsur wakil pimpinan dewan lainnya. Turut hadir Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina, Sekdaprov H.T.S Arif Fadilah dan kepala OPD yang diundang.

Rapat paripurna pendapat akhir fraksi DPRD ini adalah lanjutan setelah sebelumnya Gubernur H. Ansar Ahmad telah menyampaikan Ranperda tentang Perusahaan Perseroda Pembangunan Kepri dan Ranperda tentang Perusahaan Perseroda Pelabuhan Kepri melalui sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (30/3/2021).

Hal ini sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanahkan terdapat 2 (dua) bentuk hukum BUMD yakni Perusahaan Umum Daerah yang disingkat dengan ‘Perumda’ dan Perusahaan Perseroan Daerah yang disingkat dengan ‘Perseroda’.

Rapat dilanjutkan dengan pembacaan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri oleh ketua atau jubir fraksi dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan oleh Lis Darmansyah, Fraksi Golkar oleh Hadi Chandra, Fraksi Nasdem oleh Bobby Jayanto, Fraksi Gerindra Onward Siahaan, Fraksi Partai Demokrat secara tertulis, Fraksi Harapan (Hanura dan PAN) secara tertulis, Fraksi PKB dan PPP juga disampaikan secara tertulis.

Dalam penyampaian pandangan akhir, seluruh Fraksi DPRD menyetujui Ranperda tentang Perseroda Pembangunan Kepri menjadi Peraturan Daerah Perseroda Pembangunan Kepri dengan beberapa catatan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lis Darmansyah menyampaikan dengan perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah, manajemen pengelolaan agar dapat lebih profesional dan mulai dilakukan inventarisasi masalah dan perbaikan secara fundamental.

“Agar apa yang kami sampaikan tersebut dapat menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dan apabila dalam waktu paling lama 3 tahun kondisi PT. Pembangunan Kepri tidak juga memiliki kemampuan untuk berkembang, maka alternatifnya kami minta untuk dinyatakan pailit, sehingga tidak menjadi beban yang berkelanjutan bagi Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Lis.

Selain itu, PT. Pembangunan Kepri kedepannya diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri. Pasalnya, hingga saat ini kontribusi dari PT. Pembangunan Kepri masih belum dapat dirasakan.

“Kita harapkan perusahaan Perseroda PT. Pelabuhan Kepri sebagai perusahaan daerah dapat membantu berkontribusi memulihkan ekonomi Kepri bukan hanya menjadi beban keuangan daerah,” tuturnya.

Lis juga memaparkan, dari 17 anak perusahaan di Perseroda PT Pembangunan Kepri saat ini hanya dua anak perusahaan yang masih aktif.

“Sedangkan 15 anak perusahaan lainnya berstatus tidak aktif. Untuk itu, lakukanlah RUPS untuk membubarkan anak perusahaan yang berstatus tidak aktif tersebut agar tidak membebani keuangan daerah,” jelas Lis kembali.

Catatan-catatan yang disampaikan oleh fraksi akan diteruskan kepada panitia khusus untuk diakomodir sebagai bagian dari hasil pembahasan Ranperda Perseroda Pembangunan Kepri.

“Badan Musyawarah DPRD akan mengagendakan paripurna laporan akhir pansus yang melakukan pembahasan ranperda tersebut guna ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ungkap pimpinan sidang. (mk/mc)

Print Friendly, PDF & Email