DPRD Kepri Minta Anak Perusahaan Perseroan Daerah yang Membebani Dilikuidasi

Suasana rapat pansus. (F:ist)

BATAM (marwahkepri.com) – Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Fraksi Golongan Karya Asmin Patros meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pembangunan Kepri segera melakukan pemetaan perusahaan berdasarkan klasifikasi bisnis dan peran sosialnya kepada masyarakat.

Pernyataan Asmin Patros tersebut disampaikan dalam rapat pansus Perseroan Daerah (Perseroda), Pelabuhan Kepri dan Pembangunan Kepri yang dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, para OPD dan anggota DPRD Kepri. 

“Perlu dilakukan pemetaan terhadap 18 anak perusahaan PT. Pembangunan Kepri. Dengan pemetaan bisa diketahui mana anak perusahaan yang menguntungkan dan mana yang membebani. Yang tidak jelas orientasi bisnisnya lebih baik dilikuidasi,” ujar Asmin. 

Dari penilaian Asmin Patros ada tiga kategori anak perusahaan PT. Pembangunan Kepri yakni, perusahaan yang memang sangat bisnis, perusahaan orientasi bisnis tapi kurang punya keberpihakan pada masyarakat, serta perusahaan yang kondisinya tidak jelas dan keuangannya terus merosot. 

“Nah ini perlu ketegasan dari PT. Pembangunan Kepri. Karena anak perusahaan tersebut membawa konsekuensi beban moral, tanggungjawab persoalan hukum dan juga beban anggaran,” katanya. 

Asmin meminta Pemprov Kepri bersama jajaran direksi PT. Pembangunan Kepri segera menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya terhadap anak perusahaan yang dinilai tidak lagi bermanfaat.

“Perusahaan seperti ini harus jelas nasibnya, dimerger atau dilikuidasi biar tidak jadi beban,” tegasnya. 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad akan menggelar rapat dengan jajaran direksi PT. Pembangunan Kepri. 

“Kita ingin ke depan PT. Pembangunan Kepri bersama anak perusahaannya jadi perusahaan yang orientasi bisnisnya sehat dan memberikan kontribusi pada pemasukan daerah. Saran teman-teman DPRD Kepri tentu sangat perlu ditindaklanjuti karena semangatnya sama bagaimana memajukan perusahaan daerah,” jelas gubernur. 

Sementara itu menurut Direktur PT. Pembangunan Kepri Azwardi dari 18 anak perusahaan hanya 3 yang aktif dengan orientasi bisnis yang jelas. Ketiganya adalah PT. Pembangunan Kepri NWM yang menggarap participating interest (PI) 10 persen terkait pengeboran minyak di North West Natuna, PT. Sarana Kepri bergerak di bidang eksplorasi pasir laut dan BPR Kepri Batam yang bergerak di bidang perbankan. 

“Demi kebaikan perusahaan tentu kebijakan Pak Gubernur akan kita dukung penuh. Saya yakin Pak Gubernur sudah punya konsep pengembangan PT. Pembangunan Kepri yang sangat bagus. Untuk itu kami siap menunggu arahan,” kata Azwardi singkat. (mk/mc)

Print Friendly, PDF & Email