Polres Bintan Fasilitasi Mediasi antara PT. BMW dengan Penggarap Lahan, Ini Hasilnya

Suasana mediasi.(F:humas)

BINTAN (marwahkepri.com) – Polres Bintan menggelar mediasi antara kelompok tani Wono Agung dan perwakilan pihak PT. Bintan Mega Wisata (BMW), Senin (26/4/2021). Mediasi tersebut dipimpin oleh Kapolres Bintan AKBP Bambang Sugihartono, S.I.K., M.M didampingi Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Bintan serta perwakilan kedua belah pihak.

Adapun mediasi tersebut guna meredakan ketegangan diantara kedua belah pihak. Dimana kronologi kejadiannya yakni pada Jumat (23/4/2021) sekitar pukul 09.30 WIB, datanglah seorang penggarap bersama sopirnya ke lahan milik PT BMW yang terletak di Kampung Lome, Desa Toapaya Utara, Kabupaten Bintan, membawa bibit pisang. Tapi penggarap itu tidak diperbolehkan masuk oleh karyawan PT. BMW yang sedang bertugas menjaga portal.

Terjadilah ketegangan antara pihak PT. BWM dan pengarap lahan, yang mana penggarap menuduh petugas jaga portal adalah preman. Bahkan penggarap sempat melakukan pengancaman dan merusak tali portal dengan senjata tajam.

Kemudian Sabtu (24/4/2021), tanpa mengantongi ijin dari Polri, kelompok penggarap yang berjumlah sekitar 50 orang yang dipimpin oleh Ketua LSM KPK Kepri, Kenedy Sihombing datang ke pos PT. BMW guna menuntut dibukanya portal yang dijaga oleh karyawan PT. BMW, serta menanyakan legalitas. Disampaikan juga oleh penggarap bahwa apabila PT. BMW bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas lahan itu maka penggarap akan hengkang dari lokasi.

Adapun hasil mediasi itu diperoleh fakta bahwa pihak PT. BMW sudah beberapa kali menegur pihak penggarap di tanah PT. BMW yang terletak di Desa Toapaya Utara.

Kedua, pihak PT. BMW sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada pihak penggarap dan para pihak yang mengaku sebagai pembina kelompok tani yaitu LSM KPK di Tanjungpinang.

Ketiga di lokasi lahan milik PT. BMW yang menjadi obyek sengketa di Desa Toapaya Utara tidak ada warga Desa Toapaya Utara yang menjadi anggota kelompok tani melainkan warga yang berasal dari Tanjungpinang, Batam, Bintan Timur, Semarang, Surabaya, Palmatak, Lingga dan Balai Karimun.

Keempat, kelompok tani Wono Agung yang menggarap tanah di lokasi milik PT. BMW belum terdaftar secara resmi sebagai kelompok tani di Desa Toapaya ataupun di Kabupaten Bintan.

Kelima, terhadap preman yang dituduh pihak penggarap ia adalah pegawai PT. BMW yang sudah bekerja selama 8 tahun. Pihak penggarap pun saat mediasi akhirnya meminta maaf atas tuduhan tersebut.

Keenam, sesuai dengan Perka BPN nomor 4 tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar, hingga saat ini di lokasi tersebut belum ada penetapan sebagai tanah terlantar oleh PANITIA C (Panitia Identifikasi dan Penelitian) ataupun Kepala BPN sehingga tidak bisa dikatakan tanah terlantar.

Ketujuh, sampai pertemuan selesai, kelompok tani tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang digarap, sementara pihak PT. BMW dapat menunjukkan legalitas kepemilikan berupa SHGB yang berasal dari pembebasan lahan oleh TIM 9 yang terdiri dari unsur BPN, pemerintahan, kehutanan dan masyarakat yang kemudian dilakukan pembayaran ganti rugi oleh pihak PT. BMW dan masih berlaku.

Kedelapan, bahwa didalam lahan milik PT. BMW yang terletak di Desa Toapaya Utara, terdapat tanaman pertanian yang digarap oleh pihak penggarap.

Kesembilan, saat ini Polres Bintan sedang menangani kasus menguasai lahan tanpa izin di wilayah PT. BMW

Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam mediasi tersebut Polres Bintan sebagai mediator menyarankan, diantaranya:

Pertama tidak ada tindakan anarkis antara Kelompok Tani Wono Agung dan Pihak PT. BMW, karena sebelum dilakukan pertemuan, ada salah satu penggarap yang melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap pekerja PT. BMW yang berjaga di pos.

Kedua Jika pihak penggarap merasa memiliki hak atas tanah tersebut disarankan menempuh gugatan perdata atau PTUN terhadap bukti kepemilikan PT. BMW ke pengadilan.

Ketiga terhadap pihak penggarap yang merasa dirugikan terhadap oknum-oknum yang menjual lahan di lokasi tersebut agar melaporkan ke kantor Polres Bintan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat Jika pihak penggarap mengakui legalitas lahan milik PT. BMW dan hanya ingin menggarap lahan tersebut maka disarankan warga melalui mekanisme pinjam pakai lahan PT. BMW sesuai aturan dengan syarat-syarat tertentu ke kantor desa dan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk diajukan kepada PT. BMW sesuai dengan komitmen (misalnya : jenis tanaman, waktu pinjam pakai lahan serta syarat-syarat lainnya) dan sesuai aturan yang berlaku.

Polres Bintan pun menegaskan bahwa pihaknya bersifat netral atau tidak berpihak kepada siapapun. (Red)

 

Print Friendly, PDF & Email