Tak Tunjukkan Hasil Sampel Air, DPRD Pelalawan Kecewa kepada DLHK Riau

Suasana rapat. (F:ist)

PELALAWAN (marwahkepri.com) – Menindaklanjuti laporan tim umang-umang terkait ikan mati di water intake Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau beberapa waktu lalu, Komisi II DPRD Pelalawan menggelar pertemuan dengan instansi terkait. Namun pertemuan itu membuat DPRD Pelalawan kecewa karena pihak DLHK Provinsi Riau tidak dapat menunjukkan hasil analisis laboratorium dari sampel air yang telah diambil.

Pertemuan itu berlangsung di ruang informasi kantor DPRD Pelalawan Selasa (20/4/2021). Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Pelalawan Abdul Nasib SE didampingi oleh anggota komisi II Sunardi SH. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin SH, perwakilan perusahaan PT RAPP dihadiri oleh H. Mabrur selaku Manager Humas dan beberapa manager personalia perusahaan PT. RAPP.

Hadir juga kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Propinsi Riau diwakili oleh Rosihan dan Candra Hutasoit. Hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra ST, M.Si, dan sejumlah stafnya. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan diwakili oleh Sekretaris H.T. Nahar SP, M.Si dan didampingi sejumlah stafnya, serta tim umang-umang dan perwakilan dari masyarakat.

Dalam pertemuan itu kepala DLH Pelalawan Eko Novitra memaparkan kronologis mulai memperoleh informasi insiden matinya ikan di sungai Kampar pascakejadian, hingga melakukan pengambilan sampel air yang diduga tercemar limbah industri pabrik PT. RAPP, sampai membawa sampel tersebut ke laboratorium di Pekanbaru. Namun pihaknya tidak bisa melakukan penanganan lebih lanjut karena itu merupakan kewenangan DLHK Provinsi Riau.

Sedangkan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Pelalawan melalui T Mahar menjelaskan bahwa sampel ikan mati yang telah diambil tidak dapat dilakukan analisis dilaboratorium karena sudah membusuk. Adapun hasil pemeriksaan telah dilakukan dari laboratorium pada seekor ikan dan seekor udang hidup yang diambil pascainsiden itu dan dinyatakan tidak bermasalah.

Perwakilan dari DLHK Provinsi Riau Rosihan juga menjelaskan bahwa sejak memperoleh informasi dugaan pencemaran lingkungan tersebut pihaknya sudah turun di lapangan. Dia mengaku bahwa bersama tim, saat itu telah melakukan pengecekan hingga melakukan pengambilan sampel air.

“Namun sampel air yang sudah dibawa ke laboratorium sampai hari ini hasilnya belum keluar. Sebab ada beberapa parameter belum dilakukan analisis karena terlupa oleh pihak laboratorium,” pungkasnya.

Menanggapi keterangan dari DLHK Provinsi Riau, Ketua DPRD Pelalawan mengaku sangat kecewa. Terlebih mendengar bahwa DLHK Propinsi Riau mengambil sampel air tersebut beberapa waktu setelah pengambilan sampel air oleh DLH Pelalawan yang jarak waktunya cukup jauh pascakejadian ikan mati saat itu. Sehingga dengan tegas ketua DPRD Pelalawan mengaku meragukan hasil sampel air yang telah dibawa ke laboratorium tersebut.

“Kami sangat kecewa dengan DLHK Provinsi Riau atas belum keluarnya hasil dari laboratorium tersebut. Padahal kita semua berharap, hari ini harusnya sudah bisa dijawab pertanyaan publik terkait ikan mati ini. Jika hasilnya belum keluar seperti ini, tentu tidak bisa dijawab. Kita tersandera menunggu lama seperti ini, pihak perusahaan PT. RAPP juga tersandera,” sesalnya.

Maka itu Ketua DPRD Pelalawan meminta agar hasil pemeriksaan sampel air yang diambil dalam insiden ikan mati itu segera dibuka secara terang benderang, seraya mengingatkan pihak DLHK Provinsi Riau jangan bermain-main diranah itu.

“Kita sangat kecewa atas pengambilan sampel air yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Pelalawan dalam insiden itu. Proses pengambilan sampel air itu tidak dilakukan pas pada malam kejadian ikan mati. Pihak DLH Pelalawan melakukan pengambilan sampel air setelah lebih dari 24 jam pada sore besoknya. Pengambilan sampel air dalam kurun waktu yang cukup lama tentu kandungan airnya sudah pasti berubah. Sehingga kalaupun sampel itu sudah diambil dan dibawa ke laboratorium, hasilnya meragukan,” ucapnya.

Ketua komisi II DPRD Pelalawan Abdul Nasib juga memprotes pihak DLHK Provinsi Riau yang dinilai tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya.

“Sebab proses pemeriksaan di laboratorium cuma dua minggu. Sementara pascakejadian hingga hari ini sudah lebih 14 hari kerja, namun hasil pemeriksaan dari laboratorium belum juga keluar,” ujarnya. (Sona)

Print Friendly, PDF & Email