DPRD dan Pemko Batam Sepakat Cabut Lima Perda yang Sudah Tak Sesuai

Suasana rapat paripurna. (F:ist)

BATAM (marwahkepri.com) – Pemko Batam mencabut produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan alasan substantif atau alasan otonomi. Plh Sekdako Batam, Yusfa Hendri mengatakan prinsip dari hirarki peraturan perundang-undangan adalah aturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. 
 
“Selanjutnya atas kesepakatan bersama antara Pemko dan DPRD Batam, akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Yusfa Hendri saat menghadiri rapat paripurna mewakili Pemko Batam di Gedung DPRD Batam, Rabu (14/4/2021).

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan ketua pansus terkait pencabutan lima Peraturan Daerah Pemerintah Kota Batam (Perda Pemko Batam) menjadi Perda itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuruyanto dan dihadiri 36 orang anggota DPRD Kota Batam.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus), Muhammad Fadli menyampaikan bahwa setiap peraturan daerah (perda) dapat dilakukan pembatalan atau pencabutan dikarenakan beberapa hal.
 
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal itu sesuai Asas Hukum Lex Superior Derogat Legi Inferior yang artinya asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (lex superior) mengesampingkan hukum yang rendah (lex inferior).
 
Bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya jika perda yang akan diberlakukan tidak boleh mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses pelayanan publik, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan atau diskriminasi terhadap suku, agama, ras antar golongan dan gender.
 
Bertentangan dengan kesusilaan, bahwa perda yang akan diperlakukan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berkaitan dengan adat dan sopan santun, kelakukan dan tata krama masyarakat dimana perda itu berlaku.
 
Adapun kelima Perda Kota Batam itu yakni:
 
Perda No.19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan, Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam.
Perda No.3 Tahun 2009 Tentang Pengelolahan Zakat.
Perda No.7 Tahun 2009 Tentang Pengelolahan Terumbu Karang Kota Batam.
Perda No.1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.
Perda No.3 Tahun 2013 Tentang Ketenaga Listrikan.
 
“Kelima Perda itu sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” terangnya.
 
Ranperda Pencabutan 5 Perda Kota Batam tersebut, saat itu masih dalam proses fasilitasi oleh Gubernur Kepri dan dijadwalkan kembali kepada pansus untuk menyampaikan laporannya pada minggu kedua bulan April 2021.
 
“Pada hari ini, Pansus Pembahasan atas Pencabutan 5 Perda Kota Batam kembali menyampaikan laporan pembahasannya,” katanya.
 
Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 188.34/588.3/BHukum-Set/2021 tanggal 30 Maret 2021 Perihal hasil Fasilitasi Ranperda Kota Batam tentang Pencabutan 5 Perda Kota Batam menyebutkan bahwa Ranperda Pencabutan 5 Perda Kota Batam telah dilakukan Fasilitasi.
 
“Atas hasil fasilitasi oleh Gubernur Kepri dan penyempurnaan yang telah dilakukan, maka melalui rapat paripurna yang terhormat untuk kiranya Ranperda Pencabutan atas 5 Perda Kota Batam dapat disetujui dan disahkan menjadi peraturan daerah,” tutupnya. (mk/rm)

Print Friendly, PDF & Email