Pemkab Anambas Usulkan 3 Ranperda untuk Dijadikan Perda

Penyerahan naskah ranperda oleh Bupati KKA kepada Ketua DPRD KKA, Rabu (31/03/2021). (F:ist)

ANAMBAS (marwahkepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat paripurna penyampaian 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) di lantai dasar ruang paripurna DPRD KKA, Rabu (31/03/2021).

Para pimpinan rapat. (F:ist)

Ketua DPRD KKA, Hasnidar sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi para investor. Hal ini jika berjalan dengan baik maka para investor akan berdatangan ke Anambas sehingga ada pertumbuhan perekonomian masyarakat.

“Kita apresiasi Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyampaian usulan ranperda yang memudahkan para investor. Jika investor masuk dan banyak investasi maka lowongan kerja juga bertambah secara otomatis ekonomi masyarakat juga akan meningkat,” ucapnya.

Ketua DPRD memberikan naskah ranperda kepada Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. (F:ist)

Adapun ketiga ranperda tersebut diantaranya, Ranperda Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor, Ranperda Perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Desa.

Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius. (F:ist)

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH dalam sambutannya menjelaskan, ketiga ranperda tersebut perlu digesa dan disahkan menjadi peraturan daerah sehingga ada dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan.

“Pemberian insentif dan kemudahan investor di daerah memperhatikan prinsip dalam penanaman modal. Penyerapan tenaga kerja lokal, sumberdaya lokal, berwawasan lingkungan. Bermitra dengan koperasi dan UMKM, pemberian kemudahan sesuai kemampuan daerah guna meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Abdul Haris saat menyampaikan Ranperda di DPRD KKA, Rabu (31/03/2021).

Suasana rapat paripurna. (F:ist)

Abdul Haris, SH juga menjelaskan, jika Ranperda tersebut bisa dilaksanakan secepat mungkin untuk memberi kepastian kepada para investor yang akan menanamkan sahamnya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Jika sudah ada perda nanti ada kepastian kepada investor sehingga mereka mau menanamkan modalnya di Kabupaten Kepulauan Anambas ini. Dalam perda nanti misalnya kemudahan yang diberikan 2 tahun pertama beroperasi tidak dipungut pajak, ini salah satu poin yang akan ada dalam ranperda itu,” kata Haris.

Para anggota DPRD KKA yang hadir saat rapat paripurna. (F:ist)

Sementara ranperda yang kedua tentang perubahan susunan perangkat daerah akan ada penambahan tiga dinas baru di lingkungan Pemkab Anambas. Ketiga dinas tersebut adalah, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

“Adanya dinas ini sesuai dengan amanah undang-undang dan diharapkan bisa secara maksimal untuk membantu program pemerintah sesuai dengan visi misi kepala daerah. Selain itu ada perubahan tipe di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat tipe B dan PTSP tipe A,” katanya.

Tamu undangan. (F:ist)

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengawal RPJMD, perlu penyesuaian desain kelembagaan yang berorientasi capaian target kepala daerah. Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja.

“Kita berharap dengan adanya perubahan tipe dan penambahan dinas maka semakin maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing,” kata bupati.(Darwin).

Print Friendly, PDF & Email