Dari Acara Diseminasi Layanan Profesional Bahasa dan Hukum: UU ITE Utamakan Keadilan Restoratif

Para pembicara dalam acara Diseminasi Layanan Profesional Bahasa dan Hukum Kota Batam. Acara berlangsung di Hotel Harmoni One, Batam Center pada Kamis, (25/2/21).

BATAM (marwahkepri.com) – Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan Diseminasi Layanan Profesional Bahasa dan Hukum Kota Batam. Acara berlangsung di Hotel Harmoni One, Batam Center pada Kamis, (25/2/21).

 

Peserta yang hadir berasal dari kalangan profesional dan praktisi seperti kepolisian, kehakiman, kejaksaan, akademisi, dan praktisi media. Kepala Kantor Bahasa Kepri, Asep Juanda, S. Ag, MH mengatakan, acara ini bertujuan sebagai sosialisasi bagi peningkatan standar layanan profesional bagi kalangan praktisi yang berinteraksi langsung terhadap layanan publik, salah satunya pada bidang hukum.

Acara dibuka oleh Sekda Kota Batam, Drs Jefriden, M.Pd, yang sempat berpesan tentang perlunya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan Bahasa Indonesia, termasuk tanda baca, preposisi dan awalan dalam menyusun kalimat.

Sementara tampil sebagai pembicara adalah Ketua Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Badan Bahasa, Dr Maryanto yang juga Kepala Balai Bahasa Sumatra Utara, serta Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Iwan Ariyandhy S.Ik. MH. Acara dipandu langsung oleh Asep Juanda.

Pada bidang layanan hukum misalnya, sebagaimana dikemukakan AKBP Iwan, khususnya terkait Undang – Undang ITE, penyelesaian hukum pada bidang ITE dalam konflik yang terjadi di media sosial, sesuai amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, diupayakan untuk menggunakan jalur mediasi atau keadilan restoratif (restorative justice), sebelum berlanjut ke ranah hukum.

Dikatakan juga, saat ini kepolisian sedang menaktifkan instrumen virtual police. “Virtual police berfungsi untuk memberikan peringatan kesatu dan kedua kepada pelaku tindak pelanggaran UU ITE seperti ujaran kebencian, melalui layanan digital, sebelum dilakukan langkah hukum selanjutnya,” jelasnya.

Pembicara selanjutnya, Dr Maryanto dalam persentasi makalahnya menyinggung soal fungsi bahasa, yang memiliki tujuan untuk kebaikan antarindividu sebagai penutur. “Bila kemudian bahasa bermuatan ujaran kebencian, itu artinya sedang terjadi penyalahgunaan bahasa,” papar Maryanto.

Selain itu menurutnya, pilihan diksi yang halus dan santun juga sangat penting dalam merawat bahasa Indonesia, termasuknya perlunya politik bahasa untuk menegaskan identitas bangsa Indonesia di dunia internasional. (mk/r)