Pemerintah Kembali Bahas Usulan KEK Tanjung Sauh

(kiri ke kanan) Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum, Ketua DPRD Batam Nuryanto, Wakil Ketua DPRD Batam Ruslan Ali Wasyim. (F:ist)

(kiri ke kanan) Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum, Ketua DPRD Batam Nuryanto, Wakil Ketua DPRD Batam Ruslan Ali Wasyim. (F:ist)

BATAM (marwahkepri.com) – Presentasi dan diskusi roadmap usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh digelar di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Selasa (24/11/2020).

Tampak hadir Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam Syamsul Bahrum, Ketua DPRD Batam Nuryanto, Wakil Ketua DPRD Batam Ruslan Ali Wasyim dan OPD Batam.

Syamsul menyebutkan, sebagian besar persyaratan telah disiapkan oleh tiga perusahaan konsorsium Panbil Group yang akan mengembangkan kawasan tersebut. Hanya saja masih ada beberapa persyaratan lagi yang harus dipenuhi.

“Dari 17 persyaratan, masih ada sekitar empat lagi. Salah satunya MoU dengan Pemko Batam dan DPRD Batam,” kata Syamsul.

Pemko Batam sendiri katanya sudah melakukan sejumlah hal dari meninjau lokasi, memberikan rekomendasi setuju, juga dukungan perihal pembangunan pelabuhan.

Syamsul Bahrum mengingatkan, agar pihak pengusaha mendorong DPRD mengeluarkan rekomendasi. Sementara itu izin dari Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemko Batam sudah ada.

“Tanpa DPRD Batam, tidak akan pernah ada KEK. Di pusat belum disetujui karena belum ada persetujuan DPRD,” terang Syamsul.

Pembangunan kawasan Tanjung Sauh sendiri akan menyerap nilai investasi sebesar Rp 33 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 70 ribu orang.

Tanjung Sauh memiliki luas 843,779 hektar. Dimana, seluas 683,799 hektar atau sekitar 81 persen untuk industri dan pelabuhan. (mk/mc)

Print Friendly, PDF & Email