Minimnya Pemahaman Para Buruh (Pekerja) Tentang Hubungan Industrial

 

KARIMUN (marwahkepri) – Keseharian yang tidak bisa luput daripada kebutuhan hidup terkadang memaksa seseorang harus membuat satu keputusan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Sebagai perumpamaan, setiap organisasi dapat mencapai tujuannya apabila hubungan seseorang dapat harmonis dan dinamis.

Dr. Oktav P Zamani pernah mengatakan dan menuliskan sebuah buku tentang pedoman hubungan industrial. Sistem hubungan industrial adalah suatu sistem dalam perusahaan yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pekerja lain maupun pekerja dengan pemilik usaha (pengusaha).

Sistem hubungan industrial merupakan pedoman mengelola hubungan industrial, management hubungan industrial menjadi sangat penting karena selama ini baik pekerja maupun pengusaha bekerja sama dengan persepsi yang bertentangan.

Pekerja memandang segala kebijakan pengusaha cenderung mengeksplorasi mereka, demikian pula pengusaha berasumsi bahwa pekerja tidak produktif tetapi menginginkan imbalan yang di luar kewajaran.

Persepsi seperti inilah yang menjadi persepsi yang positif.

Pekerja dan pengusaha adalah dua pihak yang saling membutuhkan dan dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pihak yang terlibat dalam hubungan kerja adalah tenaga kerja, dan pemberi kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Orang yang mampu melakukan pekerjaan tersebut secara hukum hubungan industrial disebut pekerja dan pekerja (buruh) ini adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum maupun badan badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain .

Pengusaha sebagai pihak pemberi kerja yang dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu orang perseorangan, pengusaha atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

Perjanjian kerja adalah hubungan antara dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban.

Kewajiban para pihak berdasarkan hal tersebut di atas terdapat tiga unsur penting dalam hubungan kerja antara lain adanya hubungan kerja, adanya perintah orang lain, adanya upah yang tercantum dalam pengertian hubungan kerja sebagai termuat dalam pasal 1 ayat 15 Undang Undang No 13 Tahun 2003.

Namun pakar-pakar hukum bidang ketenagakerjaan menambahkan satu unsur terbatas waktu tertentu. Tidak ada hubungan kerja terus menerus tanpa akhir.

Dalam pasal 50 Undang Undang No 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena ada hubungan kerja yang dibuat antara pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja. Perjanjian kerja dibuat secara lisan dan tulisan, namun pada umumnya perjanjian dibuat secara tertulis.

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika syarat-syarat kerja yang tercantum dalam perjanjian nilainya lebih rendah maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. 

Dalam pembuatan perjanjian kerja perlu diperhatikan bahwa para pihak sudah betul-betul memahami isi perjanjian akan tetapi baik apabila pengusaha membacakan atau menjelaskan pasal demi pasal kepada pekerja dan memastikan pekerja telah memahami isinya dengan baik.

Dalam pasal 55 UUD Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 disebut perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali atau diubah kecuali persetujuan para pihak.

Pasal 52 UUD Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan atau melakukan perbuatan hukum.

Adanya pekerjaan yang dijanjikan, pekerjaan yang di janjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (mk/Fery)