Kasus COVID-19 Meningkat, Perwako Protokol Kesehatan Segera Disosialisasikan

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad memberikan arahan terkait Perwako

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad memberikan arahan terkait Perwako

BATAM (marwahkepri.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mensosialisasikan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan saat ini Kota Batam sudah memasuki fase psikologis kedua karena jumlah pasien Covid-19 yang sudah menembus 692 kasus. Penambahan kasus tersebut menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan.

“Itu kenapa Perwako ini dibuat, dengan harapan tentu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan,” kata Amsakar, Rabu (2/9/2020).

Tim yang terdiri dari Polri/TNI, Satpol, Kejaksaan dan Ditpam akan mulai melakukan sosialisasi pada Senin (7/9/2020) mendatang.. Dalam pelaksanaannya razia akan digelar dua kali dalam satu minggu dan berlaku di 12 kecamatan.   

Tim juga tambahnya, akan menyebarkan brosur untuk mempermudah penyampaian informasi mengenai Perwako terkait protokol kesehatan tersebut. Menurut dia pihaknya sudah melakukan rapat bersama tim dan sepakat turun untuk menerapkan aturan ini.

“SK akan segera dibuat, sehingga tim bisa langsung turun nantinya. Rabu depan kami sudah bisa jalan,” ujarnya.

Pada tahap sosialisasi nanti, pihaknya juga harus memperhatikan protokol kesehatan mulai dari jumlah peserta yang dibatasi, menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya.

Sosialisasi juga akan akan dilakukan oleh camat dan lurah, agar memberikan informasi kepada perangkat RT dan RW serta masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin mengatakan semua prosedur dalam menjalankan aturan ini sudah ada. Semua yang terkait penegakkan Perwako pun sudah ada, termasuk cara penarikan denda uang nantinya.

“Kalau kita berharap tentu tidak ada yang kena denda. Artinya masyarakat sadar sehingga tidak melanggar. Namun jika memang tidak bisa ditegur lisan, tentu mereka harus bayar denda itu atau bekerja sosial,” tuturnya. (mk/mc)

Print Friendly, PDF & Email