Evaluasi Implementasi Kartu Prakerja di Masa Pandemi COVID-19

Ilustrasi. (F:dok)

Ilustrasi. (F:dok)

MASA pandemi COVID-19 mengubah tatanan sosial, ekonomi, hingga berdampak langsung pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan Badan PerencanaanPembangunan Nasional (BAPPENAS), tingkat kemiskinan akan naik hingga 10.54% jika tidak ada intervensi. Artinya akan ada tambahan setidaknya 3.63 juta orang miskin pada akhir tahun nanti (theconversation.com, 15 Mei 2020).  Jika hal ini terjadi, kenaikan ini akan menghambat pencapaian target tingkat kemiskinan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, yaitu antara 8,5%-9,0% pada akhir 2020.

Sebagai bagian dari intervensi pemerintah pusat untuk mengakomodir mereka yang terdampak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menganggarkan program Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun untuk target 2 juta peserta dalam APBN Tahun 2020. Tujuan dari program Kartu Prakerja  ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja lewat skilling dan re-skilling. Alokasi anggaran untuk kartu prakerja berlipat ganda menjadi Rp 20 triliun. Pemegang kartu berhak menerima pelatihan dan manfaat. Skema ini bermaksud untuk membantu 5,6 juta pekerja yang diberhentikan dan pekerja informal (www.ilo.org, 7 April 2020).

Program Kartu Prakerja pemerintah pusat yang berkonsep awal untuk meningkatkan keahlian, kompetensi, kesempatan, dan bentuk dukungan finansial bagi pencari kerja, buruh, pekerja dan pengangguran yang terkena dampak. Secara teknis, pekerja diharapkan mampu meningkatkan keterampilan diri dan mengasah bakat untuk memasuki dunia kerja yang kompetitif. Secara definitif menurut laman prakerja.go.id bahwasanya Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.

Dilihat dari tujuannya, Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar, dan salah satu sasarannya adalah membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat COVID-19.  Selain Kartu Prakerja, ada enam bansos yang disiapkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menghadapi dampak COVID-19, termasuk BLT.

Gagasan membangun SDM melalui Kartu Prakerja merupakan faktual, namun outcome dari proses Kartu Prakerja banyak dipertanyakan. Dari segi efektifitas, biaya kursus, hingga konten kursus tidak sebagaimana yang dibayangkan, bahkan cenderungasal-asalan”.  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengatakan percepatan peluncuran program Kartu Prakerja sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah mewabahnya COVID19 benar akan memberi dampak, namun pamareter pelatihan secara online dan tidak ada ukuran keberhasilan bahwa pekerja yang mengikuti pelatihan mendapatkan pekerjaan, tidak diperhitungkan secara benar.

Kebijakan proteksi sosial berbasis karitas dalam kartu prakerja memberikan makna bahwa fokus pemerintah untuk memastikan kartu prakerja tepat menyasar mereka yang terdampak. Tidak berbeda jauh dengan negara tetangga seperti Thailand, fokus program proteksi sosial di masa pandemi COVID19 yakni memastikan bahwa kelompok-kelompok paling rentan, termasuk migran, orangtua, dan wanita hamil mendapat perlindungan sosial.

Beberapa temuan penting

Dalam konteks global, perkiraan ILO (2020: 5) difokuskan pada populasi pekerja dan berpendapat bahwa akan ada antara 9 dan 35 juta pekerja miskin baru (pada garis kemiskinan Bank Dunia yang lebih tinggi yaitu US $ 3,20 per hari) di negara-negara berkembang pada tahun 2020.

Pandemi COVID-19 menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sebanyak 1,9 juta pekerja menjadi korban PHK atau dirumahkan akibat penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Data tersebut diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bahwa pekerja formal dan informal tersebut dirumahkan oleh 114.340 perusahaan di Indonesia hingga 16 April 2020.

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan total dana yang dialokasikan untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp 641,17 triliun (US $ 43,4 miliar) dari yang sebelumnya diumumkan sebesar Rp 491,5 triliun. Peningkatan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 23/2020 yang dikeluarkan baru-baru ini, yang memungkinkan pemerintah untuk menginvestasikan uang di perusahaan milik negara, mensubsidi kepentingan bank, dan memberikan jaminan untuk pinjaman modal kerja baru, di antara mekanisme keuangan lainnya (kemenkeu.go.id, 18 Mei 2020).

Pada 11 April 2020, pendaftaran untuk program kartu prakerja pemerintah Indonesia telah dibuka secara resmi melalui situs resmi www.prakerja.go.id. Pertama kali diumumkan selama kampanye pemilihan kembali Presiden Joko Widodo, implementasi program ini dipercepat karena pandemi COVID-19. Peserta program berhak atas subsidi pelatihan dengan nilai Rp3.550.000 (sekitar US $ 211).

Ada beberapa temuan menarik dari implementasi kebijakan Kartu Prakerja, diantaranya:

Pertama, dalam wacana ekonomi yang lebih besar, maka Kartu Prakerja memperlihatkan hasrat penguasadan pengusaha yang tidak wajar, karena diluncurkan di tengah pandemi yang kontra produktif, karena tidak ada hal yang baru setelah mendapat pelatihan. Peningkatan penduduk yang terkena COVID-19 belum melandai dan belum ada prediksi kapan berakhir di titik nol. Ibarat satu keluarga akan berekreasi karena salah satu anggota keluarga meninggal, apakah rekreasi tetap dilanjutkan. Disinilah ketiadaan empati pemerintah terhadap situasi pandemi yang telah membunuh sebanyak 1.496 pasien COVID-19 meninggal dunia (nasional.kompas.com, 28 Mei 2020).

Kedua, Kartu Prakerja merupakan kartu sakti setelah kartu lainnya yang bertujuan menjadi salah satu proteksisosial yang berdampak sementara/taktis, bukan strategis. Hal ini dikarenakan Kartu Prakerja pada awalnya untuk meningkatkan skill calon pekerja maupun yang sudah bekerja agar mendapat pekerjaan ataupun memulai usaha. Namun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, peluncuran Kartu Prakerja membawa konsekuensi politis yang dilematis, karena output maupun outcome dari pelatihan ini hanya sekadar menjalankan proyek besar Kartu Prakerja, namun minus kompetensi dan belum benar-benar dapat diterapkan di masa pandemi ini.

Ketiga, sertifikasi kompetensi melalui Kartu Prakerja tidak menjamin adanya pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia. Kita patut mempertanyakan apakah sertifikasi dari pelatihan kartu prakerja tersebut dapat diterima oleh dunia usaha dan dunia industri sebagai pengguna. Ditambah belum adanya kerjasama antara platform digital dengan puluhan ribu Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah eksis lebih dulu. Jika Herd Immunity benar akan dilakukan, maka inilah saat yang tepat untuk saling berkolaborasi.

Keempat, dari sudut gender, Kartu Prakerja akan sangat berguna bila dikelola dengan baik mengingat menurut ILO lebih dari satu dari enam orang muda telah berhenti bekerja sejak timbulnya pandemi COVID-19 sementara mereka yang tetap bekerja melihat jam kerja mereka berkurang 23 persen. Menurut Monitor ILO: COVID-19 dan dunia kerja Edisi ke-4 (https://reliefweb.intbahwa kaum muda dipengaruhi secara tidak proporsional oleh pandemi ini, dan peningkatan substansial dan cepat dalam pengangguran kaum muda yang terlihat sejak Februari lebih banyak memengaruhi wanita muda daripada pria muda. Perlu dipikirkan pula mengakomodir dukungan bagi wanita muda yang merupakan single parent dan membutuhkan proteksi sosial.

Dalam situasi gamang, COVID-19 akan masih terus menjadi tantangan bagaimana pembelajaran daring dalam Kartu Prakerja mampu mengoptimalkan peran untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pengangguran yang berdampak pada kemiskinan. Ada beberapa faktor pendukung agar Kartu Prakerja mendapat legitimasi yang kuat dari dunia kerja dan dunia industri, yakni:

1) Kartu Prakerja tidak cukup hanya dikelola oleh Perusahaan Platform Digital. Sudah banyak lembaga profesi dan perguruan tinggi di berbagai bidang telah memiliki kurikulum yang dapat menjadi pembanding dan kontrol apakah lulusan Kartu Prakerja mendapatkan kompetensi yang dapat mengubah mindset dan perilaku serta meningkatkan dasar-dasar keterampilan baru.
2) Kartu Prakerja melakukan kerjasama dengan pengawasan (supervisor) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang memang bertugas untuk menjamin kelayakan kompetensi. Kekurangan dari kelas online Kartu Prakerja adalah tidak terjadinya umpan balik dan tanggapan langsung dari instruktur yang sangat penting untuk pembelajaran peserta. Ini menjadi sebuah faktor yang berkontribusi pada kepuasan dengan kursus
mereka.
3) Kriteria lebih diarahkan kepada korban PHK yang memiliki tanggungan keluarga yang paling rentan, misalkan dilihat dari status perkawinan, jumlah anak, maupun pasangan juga merupakan ibu rumah tangga. Kondisi menganggur akan berdampak pada kriminalitas, dan sifat Kartu Prakerja hanya sementara, tidak dapat menutup semua celah proteksi sosial.
4) Peningkatan keterampilan dalam Kartu Prakerja dapat dilakukan dengan adanya kerjasama berupa tatap muka/kelas praktek dengan Lembaga Pelatihan Kerjaatau Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ada di setiap kabupaten/kota. Dalam lama prakerja.go.id dapat dibuat fitur lembaga yang menjadi afiliasi sesuai dengan keterampilan yang dipilih, apalagi pemerintah akan menerapkan herd immunity yang memungkinkan adanya kelas penguatan keterampilan, apabila penerima Kartu Prakerja merasa belum puas dengan pembelajaran online.

Penulis

Atsari Sujud (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional)