20 Orang Diamankan Terkait Tambang Pasir Ilegal di Nongsa

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si menunjukkan barang bukti truk yang disita.(F:ist)

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si menunjukkan barang bukti truk yang disita.(F:ist)

BATAM (marwahkepri.com) – Sebanyak 20 orang, 11 unit mobil lori dan 4 unit escavator diamankan oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri pada Jumat (6/3/2020) malam. Pengamanan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya aktifitas penambangan ilegal.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. didampingi Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Hanny Hidayat S.IK, M.H menjelaskan bahwa dugaan penambangan ilegal di daerah Simpang 3 depan Perumahan Symphoni Land, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa sangat meresahkan masyarakat.

Menindaklanjuti informasi yang diterima dari masyarakat tersebut, Tim TRC (tim respon cepat) Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri mendatangi lokasi dugaan pertambangan yang meresahkan masyarakat tersebut. Di lokasi, tim menemukan adanya kegiatan penambangan tanah urug yang akan dicuci menjadi pasir dan mengamankan 20 orang tersebut. Dari 20 orang yang diamankan 4 orang bertindak sebagai operator alat berat (escavator), 4 orang beritindak sebagai pencatat (ceker) dan 11 orang bertindak sebagai supir truk sedangkan 1 orang bertindak sebagai penjual kantin.

Adapun barang bukti yang turut diamankan oleh Tim TRC subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri adalah 11 unit mobil lori, 4 unit escavator dan 4 buku rekapan hasil penjualan tambang.

Hasil pemeriksaan dan interogasi bahwa pemilik kegiatan penambangan tanah urug/pasir tersebut berinisial A dan T (dalam pencarian) dan lokasi penambangan merupakan lokasi pengurugan tanah yang tidak memiliki dokumen perizinan.

Sampai dengan saat ini tim terus mengejar dan mengembangkan para pemilik usaha penambangan ilegal tersebut. Mereka diduga Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Kabid Humas Polda Kepri pun mengimbau kepada masyarakat agar didalam berusaha agar memiliki izin terlebih dahulu.

“Dan upaya seperti penambangan yang tanpa dilengkapi dengan izin dan dokumen yang sah dapat berakibat rusaknya lingkungan seperti tanah longsor, banjir, susah mendapatkan air bersih, bencana alam dan membahayakan masyarakat lingkungan sekitar,” tuturnya. (mk/ril)

Print Friendly, PDF & Email