Inspirasi Kepri

Latest News

Kemendagri: Pembentukan PWK Wajib Hukumnya

Nov 13, 2019 Anambas, Ekonomi, Kepri, News Komentar Dinonaktifkan pada Kemendagri: Pembentukan PWK Wajib Hukumnya

Kasi Karakter Kebangsaan dari Kemendagri, Yodie Indrawan saat memaparkan Permendagri Nomor 71 tahun 2012 di Aula Anambas Inn, Selasa (12/11/2019). (F:ist)

ANAMBAS (marwahkepri.com) – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol) menggelar acara sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 71 tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) KKA di Aula Anambas Inn, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Selasa (12/11/2019).

Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri merupakan salah satu direktorat dari Kementerian Dalam Negeri. Kepala Seksi (Kasi) Karakter Kebangsaan, Yodie Indrawan selaku narasumber mengatakan, sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lain sebagainya.

“Pemerintah daerah wajib hukumnya untuk menyelenggarakan PWK. Untuk melaksanakan PWK, kepala daerah membentuk PPWK yang kepengurusannya terdiri dari instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, dan unsur masyarakat,” ujar Yodie Indrawan.

Yodie Indrawan menyebutkan, kebijakan Kemendagri dalam program peningkatan bela negara dilakukan dalam rangka menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap WNI dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

“Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945,” sebut Yodie.

Yodie Indrawan juga memaparkan mengenai masalah karakter kebangsaan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

“Yang kita hadapi saat ini mengenai krisis budaya yang terlihat dengan menurunnya moral generasi bangsa, seperti kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Menurut saya LGBT ini salah. LGBT secara mendasar menurunkan standar moral dan standar akhlak,” ucap Yodi.

Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpol Anambas, Saharudin menyampaikan maksud dan tujuan pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) periode 2019 -2023, terbentuknya PPWK dan terlaksananya sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

“PPWK periode 2019-2023 akan kami bentuk dan melaksanakan empat konsesus dasar di KKA,” tutupnya.(SES)

Post Views: 90
Dishub Bengkalis Razia Kendaraan yang Lebihi Bobot Muatan

Related articles
More in this category




Populer







Kolom