Bupati Karimun Ingatkan Kepala Desa Kelola Dana Desa dengan Terbuka

Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat diwawancarai awak media. (F:doc)

KARIMUN (marwahkepri.com) – Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan bahwa pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal yang melakukan pengawasan adalah inspektorat daerah, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh penegak hukum yang ada.

“Jika koordinasi jalan dengan baik tidak akan ada yang terkena proses hukum. Kalau ada yang menjalani proses hukum, itu karena kadesnya lalai. Dia tak tau tapi tak mau koordinasi,” katanya saat pelantikan dan pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karimun, Rabu (25/9/2019) di Gedung Nasional Kabupaten Karimun.

Rafiq juga menjelaskan bahwa Pemkab Karimun dan Kejaksaan Negeri sudah melakukan MoU guna melakukan perlindungan hukum terhadap perangkat desa. Selanjutnya dia berharap pengelolaan dana desa dilakukan dengan terbuka. Dan jika ada keraguan agar lakukan koordinasi dengan lembaga terkait.

Sementara itu, Ketua DPP APDESI Dr. Sindawa Tarang pada kesempatan ini mengajak seluruh anggota APDESI untuk berbuat yang terbaik untuk daerahnya masing-masing. Sehingga kesejahteraan nasional yang dimulai dari kesejahteraan masyarakat di desa, bisa terwujud dan merata.

“Dana desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jika desa maju dan sejahtera maka kecamatan juga akan maju dan sejahtera. Begitu seterusnya sampai tercapai kesejahteraan nasional,” kata Sindawa. (hum)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.