KPK Kembali Geledah Kantor Dinas Provinsi Kepri

Tim KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Kepri, Selasa (18/9/2019). (F:net)

Tim KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Kepri, Selasa (18/9/2019). (F:net)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus suap perizinan reklamasi dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun, Rabu (18/9/2019).

Lokasi yang digeledah KPK itu adalah kantor BPKAD Provinsi Kepri dan kantor Bappelitbang Provinsi Kepri. KPK pun mengamankan sejumlah dokumen terkait anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dari 2 lokasi tersebut diamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di OPD masing-masing,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).

Sebelumnya, Selasa (17/9/2019), KPK juga menggeledah 4 lokasi yakni kantor Dinas PUPR Kepri, kantor Dinas Pendidikan Kepri, kantor Dinas Pariwisata Kepri, dan rumah salah satu kepala OPD Kepri.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 5 tersangka, yaitu Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri Edy Sofyan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri, Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, pengusaha Kock Meng, serta Abu Bakar sebagai swasta.

Nurdin dan 2 anak buahnya itu dijerat karena diduga menerima suap dari Abu Bakar terkait perizinan reklamasi. Abu Bakar diduga memberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberi izin prinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Sedangkan tersangka Kock Meng diduga KPK bersama-sama Abu Bakar memberikan suap ke Nurdin dan anak buahnya. (dtk)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.