Resmi, DPR Sahkan Revisi UU KPK

Ilustrasi. (F:net)

Ilustrasi. (F:net)

JAKARTA (marwahkepri.com) – DPR bersama pemerintah akhirnya mengesahkan revisi UU KPK dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, (17/9/2019).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat tersebut menyatakan rapat tersebut dihadiri 289 anggota dewan dari 560 anggota dewan.

Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg), Supratman Andi Agtas, membacakan laporan hasil pembahasan revisi UU KPK di Baleg. Dari laporan itu, diketahui bahwa 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh, 2 fraksi yaitu Gerindra dan PKS memberi catatan soal Dewan Pengawas, sementara Fraksi Demokrat belum berpendapat.

Fahri lalu melanjutkan agenda pengesahan dengan penyampaian tanggapan pemerintah. Tanggapan itu dibacakan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Yasonna mengatakan bahwa presiden menyetujui revisi UU KPK agar disahkan menjadi UU.

Setelah itu, Fahri kembali mengajukan pertanyaan ke seluruh anggota dewan

“Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Fahri.

“Setuju,” jawab anggota DPR serempak.

Sebelumnya, revisi UU KPK menuai penolakan dari mulai guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi tersebut. Pembahasan revisi UU KPK juga dinilai terburu-buru dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. (dtk)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.