Kontroversi Pasal dalam RUU KUHP, Bakti Sebut Sejalan dengan Syariat

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bakti Lubis, SH.,MH dalam suatu acara beberapa waktu lalu. (F:ist)

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bakti Lubis, SH.,MH dalam suatu acara beberapa waktu lalu. (F:ist)

BATAM (marwahkepri.com) – Indonesia hingga kini masih memakai UU pidana produk Belanda atau KUHP. Revisi terhadap pasal dalam KUHP yang dinilai tidak sejalan dengan perkembangan negara Indonesia juga sudah sering dilakukan.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kini berencana untuk mengesahkan RUU KUHP produk anak bangsa yang sudah sekian lama dilakukan kajian terhadap kesesuaiannya dengan adat dan istiadat warga Negara Indonesia.

Seperti dikutip dari republika.co.id, anggota Komisi III DPR M Syafii mengatakan DPR menargetkan akan mengesahkan RUU tersebut pada 26 September 2019.

“Beberapa isu-isu krusialkan sedang kami bahas. Jadi, bahkan kami sedang bertekad di 26 September ini sudah bisa diparipurnakan untuk disahkan menjadi UU pidana yang baru menggantikan UU pidana produk Belanda yang cukup lama itu,” kata M Syafii.

Meski begitu, ada beberapa pasal dari KUHP baru yang menuai banyak kontroversi, salah satunya mengenai “Kriminalisasi kumpul kebo dan seks diluar nikah”. Banyak masyarakat yang mengatakan pasal itu kurang efektif dilakukan secara menyeluruh.

Apakah pasal itu akan efektif jika diterapkan Batam ?

Taufik, salah satu pemuda yang bekerja disalah satu perusahaan di Batam mengaku mendukung pasal yang ada didalam RUU KUHP baru tersebut. Namun dia khawatir pasal itu tidak akan efektif jika diberlakukan di seluruh Indonesia.

“Jangankan di kota besar seperti Jakarta, di Batam saja saya ragu pasal ini akan bekerja dengan efektif,” kata Taufik ketika ditemui Selasa (10/9/2019).

Di Batam saja dikatakan Taufik sudah banyak orang yang tinggal serumah sebelum menikah, apalagi ada beberapa orang yang memiliki adat tinggal serumah sebelum menikah. Dia tidak menampik jika zaman sekarang hal tabu seperti itu sudah dianggap biasa.

“Saya pernah dengar, katanya adat orang xxxxx sebelum menikah harus tinggal bersama, tetapi kurang tau juga kebenarannya,” akunya

Ditempat terpisah, Bakti Lubis, SH.,MH salah satu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengatakan secara syariat pasal dalam RUU KUHP itu sangat mendukung, minimal dengan syariat Islam.

“Saya kira syariat agama lain pun sejalan dengan itu. Tinggal lagi pemerintah atau aparat hukum konsisten gak menerapkan itu,” kata Bakti.

Dia memberikan gambaran pasal 303 tentang perjudian yang hukun dan pidananya sudah dijelasakan dalam pasal-pasal tersebut.

“Buktinya judi bebas-bebas saja,” terangnya.

Dengan adanya pasal terkait kumpul kebo dan seks diluar nikah tersebut, suatu saat jika masyarakat menemukan bukti dapat diikutkan dalam proses hukum, sehingga akan memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar UU itu.

“Di sisi lain pasti ada konsekuensinya, makanya banyak negara-negara Islam yang mewajibkan untuk beristri lebih dari dua, atau minimalnya 2 istri,” pungkasnya.(mk/mun)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.