Usai Dilantik, Bakti Lubis Akan Fokus Benahi Internal Dewan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Usai pelantikan, Bakti Lubis (tengah) foto bersama dengan pengurus partai Hanura Provinsi Kepri, Senin (9/9/2019)

Usai pelantikan, Bakti Lubis (tengah) foto bersama dengan pengurus partai Hanura Provinsi Kepri, Senin (9/9/2019)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau, Bakti Lubis, menilai pelantikan yang baru saja diadakan di gedung DPRD Kepri terkesan amburadul dan kurang kontemporer di dalam pelaksanaannya, Meski begitu, Bakti tetap bersyukur karena prosesi pelantikan berjalan dengan baik.

Sementara menyangkut kedinasan yang ada di DPRD Kepri, legislator dari dapil Karimun ini juga menilai bahwa di dalam internal DPRD masih perlu pembenahan yang mendasar.

“Kalau di internal saja berserak bagitu bagaimana, apakah DPRD itu bisa berproduk yang baik? Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa profesional,” terang Bakti.

Bukan tanpa alasan Bakti mengatakan seperti itu, karena mantan DPRD Karimun dua periode ini sering mendengar istilah “asal bapak senang aja dengan pimpinan DPRD” di dalam lingkaran DPRD Kepri itu.

“Padahal mereka lupa, pimpinan DPRD itu bukan segala-galanya, pimpinan DPRD itu hanya juru bicara, sebagai motor komunikasi saja, bukan penentu kepada politik masing-masing,” sebutnya.

Menurutnya, salah besar jika ada pimpinan DPRD yang berlagak seperti pimpinan perusahaan, yang tidak mengetahui etos kerja sebagai wakil rakyat. “Jangan jadi pimpinan DPRD kalau begitu, pimpin saja perusahaan di rumah,” tegasnya.

Untuk itu, ke depannya Bakti berkomitmen untuk segera membenahi apa saja yang sudah tidak sesuai dengan tugas daripada internal DPRD Kepri.

Selain itu, Bakti juga tampak kecewa dengan anggaran Pemprov Kepri yang sampai saat ini tidak jelas bagaimana penjabarannya. Sebanyak Rp 3 triliun lebih anggaran pemprov tersebut menurutnya tidak tersentuh ke daerah-daerah.

“Kalau di dalamnya sudah disiplin, sudah bagus semuanya, pekerjaan sudah baik, barulah produk hukumnya dalam bentuk perda bisa benar-benar menyentuh masyarakat,” jelas Bakti.

Namun semua itu dikatakan Bakti masih jauh dari apa yang diharapan. Untuk itu dia bersikeras untuk membenahi DPRD mulai dari dasar, sehingga produk yang dihasilkan nantinya sampai kepada masyarakat.

“Dan yang terbesar itu, pemprov itu sangat boros, saya berani menyampaikan seperti itu. Sebagai pimpinan partai, saya lihat pemprov sangat boros, termasuk DPRD Kepri itu juga, ini bisa kita lihat dari berapa banyak pengeluaran yang mereka habiskan untuk pimpinan dan perlengkapan-perlengkapan lainnya di sana, itulah yang akan kita benahi nantinya,”terangnya.

Disinggung terkait visi misi sebelumnya, Bakti mengatakan kembali kepada apa yang menjadi fungsi anggaran provinsi. Sebagai wakil rakyat yang mendampingi masyarakat Karimun, Bakti fokus bagaimana untuk menguatkan ekonomi kerakyatan dan program-program khusus yang bisa menguatkan ekonomi kerakyatan tersebut.

Terkait dengan penempatan komisi, Bakti tidak terlalu mempermasalahkan di komisi mana di akan bertugas, karena komisi itu prinsipnya berperan untuk menguatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau pengelolaan pemerintahannya di komisi itu bagus, berarti pelayanannya bagus. Kalau evaluasi anggaran di komisi itu bagus, akan berdampak pada pendapatan daerah. Jika pendapatan pembangunan dan sumber daya alam bagus, itu yang lebih meningkatkan lagi. Penjabaran anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk menyejahterakan masyarakat , melalui kesehatan, pendidikan dan lain-lain harus tepat sasaran,” tutupnya.(mk/mun)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.