DPRD Kepri Sahkan 44 Perda Sepanjang 2014 hingga 2019

(kiri ke kanan) Plt. Gubernur Kepri Isdianto, Ketua DPRD Kepri periode 2014-2019 Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua DPRD Rizky Faisal dalam paripurna istimewa pemberhentian anggota DPRD Kepri dan pembacaan sumpah janji anggota DPRD Kepri masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang paripurna DPRD Kepri Dompak, Senin (9/9/2019).

(kiri ke kanan) Plt. Gubernur Kepri Isdianto, Ketua DPRD Kepri periode 2014-2019 Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua DPRD Rizky Faisal dalam paripurna istimewa pemberhentian anggota DPRD Kepri dan pembacaan sumpah janji anggota DPRD Kepri masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang paripurna DPRD Kepri Dompak, Senin (9/9/2019). (F:ist)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri periode 2104-2019 resmi berakhir pada paripurna istimewa pemberhentian anggota DPRD Kepri dan pembacaan sumpah janji anggota DPRD Kepri masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang paripurna DPRD Kepri Dompak, Senin (9/9/2019). 

Ketua DPRD Kepri periode 2014-2019 Jumaga Nadeak mengatakan dari target 90 Ranperda (Rancangan peraturan daerah) yang dibahas selama lima tahun menjabat, anggota DPRD Kepri berhasil menyelesaikan 44 Perda.

“Dari target 90 Ranperda yang diajukan Bapemperda DPRD Kepri, 44 sudah disahkan sebagai peraturan daerah,” ungkap Jumaga.

Yangmana, lanjut Jumaga persentase tercapainya produk hukum atau Ranperda dari tahun 2014 hingga 2019 baru mencapai 48,48 persen.

Adapun ke-44 Perda yang berhasil disahkan pada masa jabatan 2014-2019 yakni pada tahun 2014 sebanyak 7 perda yakni Perda Adat Melayu Kepri, Perda Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pelabuhan Kepri, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2013, Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepri, Perda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014, dan Perda APBD tahun 2015.

Tahun 2015 sebanyak 7 Perda yakni Perda Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kepri, Perda Penyidik PNS Provinsi Kepri, Perda Tarif Layanan Kelas III RSUP Kepri, Perda Lembaga Penyiaran publik Lokal dan Televisi Pendidikan Provinsi Kepri, Perda LPP APBD 2014, Perda APBD 2015 dan Perda Cagar Budaya.

Tahun 2016, terdapat 9 Perda yang disahkan seperti Perda APBD tahun 2016, Perda Pengelolaan Dana Bergulir, Perda Pengelolaan Kearsipan Kepri, Perda Penyelengaan Pelayanan Publik, Perda Pertanggungjawaban APBD tahun 2015, Perda Tambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Air Minum PT Tirta Kepri dalam rangka penyelesaian hutang kepada pemerintah pusat sebagai non cas, Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kepri, Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, Perda Pembentukan Struktur dan Perangkat Daerah Kepri, Perda APBD P 2016.

Tahun 2017, sebanyak 10 perda yang berhasil disahkan seperti Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepri 2017-2037, Perda APBD tahun 2017, Perda Bantuan Hukum, Perda LPP Tahun 2016, Perda Ketenagalistrikan, Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri, Perda APBD P Tahun 2017, Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepri, dan Perda APBD-P Tahun 2018 .

Ditahun 2018, sebanyak 6 Perda yang telah disahkan yakni Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2012, Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda LPP-APBD Tahun 2017, Perda APBD-P 2018, Perda APBD Tahun Anggaran 2019.

Sementara di tahun 2019, sebanyak 4 Perda disahkan seperti Perda Bangunan Berciri Khas Melayu, Perda Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Perda LPP APBD Tahun 2018, dan Perda  APBD Perubahan Tahun 2019. (mc)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.