Tak Ada Anggaran, KPU Kepri Belum Bisa Lakukan Tahapan Pilkada 2020

Ilustrasi. (F:net)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri Widiyono Agung menyatakan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan kegiatan Pilkada pada tahun ini dikarenakan tidak memiliki anggaran. Pasalnya anggaran Pilkada 2020 tidak ada pada anggaran APBD perubahan Provinsi Kepri tahun 2019.

“Kami sudah sampaikan lebih awal, kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan pilkada dimulai pada Oktober 2019. Harapan kami, 20-40 persen anggaran yang kami usulkan dapat dicairkan pada Oktober 2019, tetapi ternyata tidak dianggarkan,” katanya di Tanjungpinang, Selasa (3/9/2019)..

Menurut dia, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 1 Oktober 2019. Selambat-lambatnya 14 hari setelah NPHD ditandatangani, Pemprov  Kepri wajib memberikan 40 persen anggaran kepada KPU Kepri.

Anggaran tersebut antara lain dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan perdana tahapan pilkada termasuk “launching” NPHD, sosialisasi pilkada kepada pemimpin institusi di daerah, sosialisasi pilkada via media massa, dan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Agung menambahkan anggaran pilkada yang diusulkan awalnya Rp 76,5 miliar. Namun setelah rapat kerja nasional yang diselenggarakan KPU RI, kebutuhan anggaran untuk berbagai kegiatan pilkada bertambah menjadi Rp 121 miliar, atau paling sedikit Rp 190 miliar.

Anggaran tersebut kebanyakan terkuras untuk pembayaran honor anggota badan penyelenggaran adhock. Pada Pilkada Kepri jumlah penyelenggara pemilu pada badan adhock dibutuhkan sebanyak 30.743 orang.

Diprediksi anggaran pilkada untuk membayar honor penyelenggara pilkada adhock mencapai 60 persen.

Agung mengatakan jika KPU Kepri tidak memiliki anggaran pada tahun ini, maka potensial pembetukan badan adhock terhambat. Hal itu disebabkan anggaran murni tahun 2020 biasanya baru dapat dipergunakan pada Maret.

“Kami mendapat informasi, Sekda Kepri Tengku Said Arif Fadillah masih berkoordinasi dengan Kemendagri terkait anggaran pilkada,” katanya.

Sementara, tambahnya pembentukan PPK dijadwalkan pada tanggal 1-31 Januari 2020 dan dilanjutkan dengan pembentukan PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada tanggal 21 Februari-21 Maret 2020.

“Jumlah kecamatan di Kepri sebanyak 76, 417 kelurahan dan desa, dan 3.402 TPS,” (mc)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.