Wamenkeu Sebut Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan akan Segera Diteken Presiden Jokowi

Ilustrasi. (F:net)

Ilustrasi. (F:net)

JAKARTA (marwahkepri.com) – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan Presiden Joko Widodo akan segera merilis peraturan presiden (perpres) kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rencananya, kenaikan iuran yang diatur dalam perpres tersebut akan mengacu pada usulan kenaikan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR.

“Itu sudah kami naikkan, segera akan keluar perpres-nya. Hitungan seperti yang disampaikan Ibu Menteri pada saat di DPR kemarin,” ujarnya usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR/MPR pada Rabu (28/8/2019).

Menurut Mardiasmo, bila iuran BPJS Kesehatan naik, maka persoalan defisit anggaran perusahaan akan terselesaikan. Untuk itu, penerbitan perpres perlu segera dilakukan agar pemberlakuan kenaikan iuran bisa dilaksanakan mulai tahun depan.

“Insyaallah tidak ada lagi (defisit) dengan optimalisasi semuanya. Jadi, sudah dihitung, kalau sudah semuanya, tidak akan defisit lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan peluang defisit tertutup sejatinya juga berasal dari perbaikan tata kelola administrasi dan manajemen BPJS Kesehatan. Lalu, ada pula peran dari optimalisasi kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN.

“Jadi semuanya ‘keroyokan’, termasuk peran pemerintah daerah. Nah, saldo defisitnya baru ditutup dengan kenaikan iuran,” tuturnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani dalam rapat bersama dengan DPR RI mengusulkan menaikkan iuran pembayaran BPJS Kesehatan hingga 100 persen mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Untuk pesera mandiri kelas I iuran dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Lalu, iuran kelas II Mandiri naik dari Rp59 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan. Sementara, iuran kelas III Mandiri naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Sementara untuk Peserta Pekerja Penerima Upah-Badan Usaha, pemerintah tetap mengusulkan tarif sebesar 5% tetapi dengan batas atas upah yang naik menjadi Rp 12 juta per bulan, dari yang berlaku saat ini Rp 8 juta.

Menurut perhitungan Sri Mulyani, bila kenaikan iuran bisa sesuai usulan, maka defisit keuangan BPJS Kesehatan bisa berbalik menjadi surplus Rp17,2 triliun. (cnn)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.