Temui Presiden, Ketua Bawaslu Kembali Minta Revisi UU Pilkada

Ketua Bawaslu RI Abhan (tengah) bertemu awak media usai bertemu dengan Presiden Joko Widododi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). (F:net)

JAKARTA (marwahkepri.com) – Ketua Bawaslu RI Abhan dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Dalam kunjungan tersebut Abhan menjelaskan bahwa dirinya melaporkan kinerja pengawasan pemilu 2019 kepada Jokowi. Tidak hanya itu mereka juga melaporkan persiapan Pilkada Serentak 2020.

Dalam pertemuan tersebut Abhan juga meminta Jokowi merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yaitu tentang pelarangan pencalonan eks koruptor diatur dalam undang-undang.

“Soal sarat calon napi koruptor saya kira harus dipertegas dengan UU pilkada ini. Kalau kita semua bahwa calon yang diusung parpol di Pilkada adalah orang yang bebas dari napi koruptor dan harus di UU. Tidak cukup dengan PKPU,” kata Abhan.

Dalam pertemuan tersebut Abhan juga menyerahkan naskah akademik atas usulan revisi UU tersebut.

“Tadi kami melakukan usulan itu kepada pemerintah, dan kami juga menyerahkan naskah akademik atas usulan revisi UU 10 tahun 2016. kira-kira itu,” lanjut Abhan.

Terkait usulan tersebut, Abhan mengaku bahwa Jokowi merespon positif. Tidak hanya itu, Jokowi juga mengusulkan agar masa kampanye dilakukan dengan waktu yang singkat.

“Pak Presiden merespon baik, bahkan misalnya soal masa kampanye gimana kalau diefektifkan, jangan terlalu panjang, yang kayak gitu. itu nanti kami koordinasi lebih lanjut dengan mendagri, sebagai leading sector, untuk kemudian berkomunikasi lebih lanjut dengan DPR RI,” tuturnya. (l6)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.