Kominfo: Pemblokiran Akses Internet di Papua Lantaran masih Adanya Sebaran Adu Domba

Para aktivis menggelar aksi demonstrasi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuka akses internet di Papua dan Papua Barat di depan kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019). (F:net)

JAKARTA (marwahkepri.com) – Direktur Jendral Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan pemblokiran akses internet di Papua masih dilakukan lantaran masih ditemukannya sebaran adu domba di internet.

“Kita melihat memang masih ada serangan yang mencoba mengadu domba, ada banyak juga,” ucapnya saat memberikan penjelasan kepada Ombdusman RI, Rabu (28/8/2019).

Meskipun dalam penuturan berikutnya, Semuel mengatakan masih ditutupnya jalan menuju dunia maya di Papua juga berdasarkan rekomendasi dari stakeholder lainnya.

Pria yang akrab disapa Semmy ini belum bisa memastikan kapan akses internet di Bumi Cenderawasih tersebut akan dibuka lagi oleh pemerintah. Ia hanya mengatakan hal itu bisa dilakukan apabila situasi dinyatakan sudah kondusif.

“Pasti karena kondisi di sana berdasarkan masukan dari instansi yang berwenang terhadap keamanan itu menyatakan kalau itu sudah kondusif,” ucapnya.

“Sampai saat ini masih, makanya akan saya laporkan ke pimpinan dan akan mengevaluasi bagaimana kondisi di sana,” sambungnya.

Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ombudsman RI di Gedung Ombudsman, Jakarta, selama kurang lebih satu jam, Ombudsman meminta kepada Kominfo untuk mengevaluasi terkait kebijakan penutupan akses internet di Papua dan Pupua Barat yang berlangsung satu pekan lebih.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan, pertemuan dengan Kominfo tidak hanya berkaitan dengan situasi di Papua, tetapi juga syarat-syarat seperti apa ketika pemerintah dapat melakukan pencegahan penyebaran berita bohong hingga provokasi dengan membatasi akses di internet.

“Perlu dilakukan pembatasan akses internet itu evaluasinya bagaimana, kriteria penilaiannya dan juga transparansi serta akuntabilitas, pertanggungjawabannya,” tuturnya. (dtk)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.