Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Kunjungi Polda Kepri

Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK (kanan) salam komando sekaligus bertukar cinderamata bersama Ketua tim MKD DPR RI. (F:ist)

BATAM (marwahkepri.com) – Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MKD DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja di Mapolda Kepri, Nongsa, Batam pada Kamis (22/8/2019) siang. Kehadiran tim MKD DPR RI tersebut disambut langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK bersama Kajati Kepri Edy Berton SH, MH dan Pejabat Utama Polda Kepri serta Pejabat Utama Kejati Kepri.

Kapolda Kepri dalam sambutannya menyambut baik atas kehadiran tim MKD DPR RI di Polda Kepri.

“Dan sebagai informasi kepada tim Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI bahwa keberadaan Polda Kepri sudah 14 tahun dari keluarnya UU No 25 tahun 2002 yang ditandatangani oleh Presiden ke-5, Ibu Megawati Soekarno Putri tentang dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau. 3 tahun kemudian dibentuklah Polda Persiapan Kepulauan Riau dan sebagai Kapolda Pertama yaitu Kombes Pol Drs Anton Bahrul Alam, dan sampai saat ini sudah Kapolda yang ke-12 di Provinsi Kepri,” jelas Kapolda.

Selanjutnya, jelas Kapolri, Provinsi Kepri pada saat Pemilu yang lalu diindikasikan memiliki tingkat kerawanan yang tingggi, namun berkat kerjasama semua pihak, sinergitas dan soliditas TNI/Polri, FKPD dengan didukung oleh seluruh masyarakat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban nasional di wilayah Kepri aman, damai dan kondusif dan berhasil menurunkan peringkat kerawanan yang sebelumnya di urutan ke-5 sebagai daerah rawan konflik Pemilu menjadi peringkat ke-29.

Sementara Kajati Kepri Edy Birton S.H., M.H., menyampaikan untuk perkara di Provinsi Kepri yang terbanyak diselesaikan adalah 10% perkara narkoba dan didalam penegakan hukum rata-rata semua perkara dapat terselesaikan.

Ketua tim MKD DPR RI menyampaikan kedatanggan mereka selain melaksanakan tugas di Provinsi Kepri, juga menjalin silaturahmi dan sekaligus sosialisasi tentang MKD DPR RI serta untuk membangun komunikasi dengan para penegak hukum di Provinsi Kepri.

“Tujuan MKD ini adalah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sesuai dengan pasal 119 UU No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU 17/2014 tentang MD3, dan untuk tugas dan wewenang MKD yang sesuai dengan Pasal 121 A, Pasal 122, Pasal 122A UU No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No.17/2014 tentang MD3 adalah, menyelidiki perkara pengaduan dan perkara tanpa pengaduan, berikutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pengaduan dan perkara tanpa pengaduan, menghentikan penyelidikan, menerima permohonan peninjauan kembali perkara dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain,” jelasnya. (ril)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.