KOLOM| Demokrasi Hermaprodit

Agu 23, 2019 admin Artikel, Kolom, Nasional, News Komentar Dinonaktifkan pada KOLOM| Demokrasi Hermaprodit

Ilustrasi: wharton.upenn.edu

Oleh Muhammad Natsir Tahar

Semua yang berbicara demokrasi, mereka telah berbohong. Tidak ada kekuasaan di tangan rakyat. Tidak pernah ada. Kekuasaan adalah milik pemenang. Rakyat hanyalah pemilik sehelai kupon undian yang bising sendiri di luar pagar istana. Selanjutnya adalah oligarki. The winners take all.

Jikapun ada demokrasi, makhluk ini telah berkelamin ganda. Dalam sains biologi kita sebut hermaprodit. Demokrasi di satu sisi berpasangan dalam satu tubuh dengan oligarki yang berlainan jenis. Oligarki sebagai kumpulan orang-orang yang merasa berhak mengatur semuanya. Atau orang-orang yang masih bernostalgia dengan zaman feodal.

Mereka mengaku sebagai negara, padahal mereka hanyalah orang-orang yang dipinjamkan oleh rakyat –tuan mereka- kepada Negara. Kalau di zaman Athena kuno tempat lahirnya demokrasi, orang-orang ini sewaktu-waktu bisa di-recall atau dipecat tanpa punya hak bertanya mengapa rakyat melakukan itu.

Demokrasi itu berat, cari nama lain dulu atau paling tidak jangan sering-sering disebut. Demokrasi adalah omong kosong terbesar berabad-abad, kecuali ingin disempitkan maknanya menjadi sebatas kelonggaran verbal dan ritual undian lima tahunan. Bahkan di Athena sendiri, nenek moyang demokrasi lahir dengan cacat. Mereka menendang budak dan wanita keluar dari lingkaran sakral demokrasi maskulin yang mereka anut.

Semua pemimpin berpotensi menjadi Nero atau Caligula, jika tidak ada kekuatan penyeimbang dari luar. Meski cara-cara pernah dibuat misalnya di Mesopotamia kuno, sudah ada pemerintahan demokratis primitif, raja-raja perlu melewati penilaian dewan.

Magna Carta (15 Juni 1215) lahir karena ada kekuatan tandingan dari Paus dan Baron (tuan tanah). Raja John dari Britania bergetar menandatangani piagam besar ini saat menghadapi kenyataan sebagian kekuatannya dilucuti. Magna Carta adalah prosedur legal bahwa kesemena-menaan raja akan berbenturan dengan hukum.

Tapi feodalisme kembali kambuh hingga muncul tragedi Kematian Hitam (The Black Death) oleh gerombolan tikus pembawa wabah pes pada 1346, petani jadi punya nilai tawar dan menuntut hak-hak mereka. Monarki makin menipis ketika parlemen (semuanya oposisi) mulai dibentuk sebagai penanda demokrasi.

Demokrasi tidak bisa dibuat langsung seperti ketika ia mulai dibicarakan di Agora atau Acropolis, sehingga kita butuh parlemen. Pada filosofi demokrasi, derajat parlemen berada di atas kaisar atau presiden, tapi Trias Politika sudah membuka jalan damai agar mereka setara.

Untuk mengambil nilai filosofis demokrasi, kita telah punya MPR: konon sebagai lembaga tertinggi Negara yang bisa memecat presiden. Sayangnya sistem presidensial –yang entah mengapa kita meniru Amerika yang sudah matang sekaligus pragmatif- mengacaukan bagaimana cara kerja demokrasi. Mungkin karena tidak percaya kepada parlemen, sehingga harus kerja dua kali: presiden dipilih oleh rakyat. Proses ini secara tersendiri adalah episode panjang yang ikut memperparah jalan utopia demokrasi.

Kita akhirnya melihat parlemen sebagai orang-orang yang derajatnya sama tinggi itu memerosotkan bahu feodalnya di hadapan istana. Mereka menghapus ingatan bahwa rakyat telah memuliakan mereka sebagai wakil untuk mengawasikekuasaan. Alih-alih begitu, mereka berlomba-lomba untuk menjadi pesuruh bagi orang yang mestinya mereka pelototi, dengan menjadi Menteri Kabinet.

Kursi menteri ada di lutut presiden dan mereka perlu membungkuk sebungkuk-bungkuknya agar dapat kursi itu. Tapi di hadapan rakyat mereka dengan gagah perkasa bicara: kami punya suara segini dan mestinya dapat menteri sebanyak ini.

Tidak kah rakyat ingin curiga, demokrasi telah dihina sebegitu rupa. Ternyata menteri kabinet adalah gula-gula rebutan. Benarkah bisik-bisik, kementerian dapat menjadi mesin uang untuk pundi-pundi partai? Pada akhirnya duit rakyat 25 triliun untuk ritual pemilu hanya memproduksi manusia-manusia yang berebut kursi menteri.

Mestinya lembaga anti rasuah memantau modus dan motif di balik gairah merengkuh kursi menteri. Sebegitu bonafidkah dapat banyak kursi menteri, bila tujuannya adalah kerja murni, mestinya pintu dibuka lebar-lebar kepada hanya figur yang benar-benar profesional di bidangnya tanpa dikacaukan oleh intrik politik.

The winners take all, pemenang mengambil semuanya. Ingat istilah ini, entah mengapa saya terbayang wajah Robert Mugabe, presiden Zimbabwe yang menang banyak itu. Alkisah pada Januari 2000 di kota Harare, Zimbabwe Banking Operation (Zimbank) melaksanakan undian yang terbuka bagi belasan ribu nasabah dengan saldo di atas 15.000 dolar Zimbabwe.

Dalam suasana dramatik dan mendebarkan, MC kondang Fallot Chawawa yang membacakan pemenang undian seolah kaget tiada kepalang: pemenang undian sebesar Z$100.000 adalah Yang Mulia R.G. Mugabe. Sebuah kebetulan yang tidak biasa.

Mugabe tak kurang suatu apa, dia bisa menaikkan gaji dirinya dan menteri-menteri sesuka hati. Tapi kemenangan harus dirayakan termasuk dengan cara merekayasa undian. Di antara 94 persen rakyat yang menganggur sekaligus menderita kolera terparah di dunia, mereka mengkalkulasi sebanyak apa mereka dapat untuk kelompok oligarkisnya sembari mengumumkan statistik pencapaian yang menghibur penuh dusta.

Diktator Mugabe adalah kombinasi terburuk ketika demokrasi dan moral benar-benar tidak berfungsi. Kita bisa setengah lega karena masih punya demokrasi, kendati kelaminnya ganda. Kekuasaan tidak pernah ada di tangan rakyat, ia adalah milik pemenang. ~MNT

Post Views: 3.081