Jaringan Internet di Papua Dibatasi, Ombudsman Nilai Diskriminatif

JAYAPURA (marwahkepri.com) – Pasca unjuk rasa yang dilakukan ribuan warga yang memprotes tindakan kekerasan dan rasis atas mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, pemerintah melakukan pembatasan jaringan internet di Jayapura. Warga hanya dapat mengakses data Internet apabila memiliki fasilitas jaringan Wifi di kantor atau fasilitas publik lainnya.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua menilai pembatasan jaringan internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jayapura dan sekitarnya itu dinilai diskriminatif.  Sudah lima hari masyarakat di ibu kota Provinsi Papua ini tak dapat mengakses jaringan internet.

“Seharusnya pemerintah tidak bersikap diskriminatif dengan menghentikan pelayanan publik jaringan internet bagi warga,”kata Sabar Iwanggin Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura Jumat (23/8/2019).

Sabar Iwanggin juga mengatakan jika Jayapura telah kondusif sejak Senin (19/8/2019) lalu.  Menurutnya seharusnya daerah yang rawan aksi anarkis seperti di Papua Barat yang dikenakan kebijakan tersebut. Pembatasan jaringan internet secara sepihak telah menyebabkan warga mengalami kerugian untuk mendapatkan layanan publik.  Misalnya dalam layanan perbankan dan administrasi di kantor.

“Pembatasan jaringan internet secara sepihak telah menyebabkan warga mengalami kerugian untuk mendapatkan layanan publik. Saya mendapatkan banyak laporan keluhan warga terkait pembatasan jaringan internet.  Pekerjaan kami juga banyak terkendala,” kata Sabar.

Ia menilai, langkah pembatasan jaringan internet tidak efektif untuk membendung informasi hoaks.  Sebaiknya,  lanjut Sabar,  aparat keamanan bisa mengoptimalkan patroli siber untuk melacak pelaku penyebar informasi hoaks atau bohong di media sosial.

“Pemerintah harus lebih transparan dalam menghadapi isu Papua.  Tujuannya agar menproteksi informasi hoaks secara efektif dan bukan menutup akses warga untuk menggunakan internet,” tambahnya.Selain itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Welliam Manderi mengaku,  pihaknya sangat kesulitan untuk mengakses informasi tentang potensi bencana akibat pembatasan jaringan internet.

“Kami tak bisa mendapatkan informasi terbaru di lapangan terkait potensi bencana alam seperti gempa bumi atau adanya titik api,”tutup Welliam.(mk/kom/mun)

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.